Berita

Ilustrasi

Bisnis

China Perketat Syarat bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen

JUMAT, 22 MARET 2024 | 05:25 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

China memperketat kebijakan terhadap perusahaan pembiayaan konsumen non-bank yang memberikan pinjaman pribadi dalam jumlah kecil. Batas modal bagi perusahaan ini ditingkatkan.

Kebijakan yang diumumkan baru-baru ini (Selasa, 19/3)  oleh Badan Regulasi Keuangan Nasional pada hari Selasa akan mulai berlaku pada 18 April.

Kebijakan ini menambah panjang daftar upaya Beijing memperketat cengkeraman  pada sektor keuangan.


Peraturan baru tersebut menetapkan bahwa perusahaan yang memenuhi syarat untuk memberikan pinjaman konsumen harus memiliki modal terdaftar minimal 1 miliar yuan atau setara 139 juta dolar AS. Jumlah tersebut tiga kali lipat dari jumlah minimum yang disyaratkan sebelumnya berdasarkan peraturan tahun 2014, menurut Reuters.

Layakan pembiayaan konsumen tersebut tidak termasuk pinjaman untuk pembelian rumah dan mobil.

Investor perusahaan pembiayaan konsumen dibagi menjadi investor utama dan investor umum, di mana investor utama harus memiliki saham minimal 50 persen.

Lembaga keuangan yang menjadi investor utama harus memiliki total aset minimal 500 miliar yuan atau setara 69,45 miliar dolar AS.

Investor besar yang merupakan lembaga non-keuangan harus memiliki pendapatan operasional setidaknya 60 miliar yuan, sekitar 8,3 miliar dolar AS pada tahun fiskal terbaru.

Dalam beberapa tahun terakhir, China telah berupaya membatasi pertumbuhan pesat utang non-bank, khususnya yang diterbitkan oleh bank bayangan yang berada di luar sistem perbankan formal.

Melambatnya pertumbuhan negara ini juga membebani kelayakan kredit di kawasan Asia-Pasifik secara keseluruhan.

Moody's memangkas prospek peringkat kredit pemerintah Tiongkok menjadi negatif dari stabil pada awal Desember sebagai lembaga pemeringkat, dengan alasan bahwa langkah-langkah dukungan Beijing untuk menopang sektor keuangannya dapat mengurangi kekuatan fiskal, ekonomi, dan kelembagaan Tiongkok.

Awal bulan ini, Tiongkok menetapkan target pertumbuhan PDB “sekitar 5 persen” untuk tahun 2024 pada pertemuan “Dua Sesi” yang lalu, dan mengumumkan penerbitan obligasi khusus “sangat panjang” untuk proyek-proyek besar.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya