Berita

Ilustrasi

Bisnis

China Perketat Syarat bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen

JUMAT, 22 MARET 2024 | 05:25 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

China memperketat kebijakan terhadap perusahaan pembiayaan konsumen non-bank yang memberikan pinjaman pribadi dalam jumlah kecil. Batas modal bagi perusahaan ini ditingkatkan.

Kebijakan yang diumumkan baru-baru ini (Selasa, 19/3)  oleh Badan Regulasi Keuangan Nasional pada hari Selasa akan mulai berlaku pada 18 April.

Kebijakan ini menambah panjang daftar upaya Beijing memperketat cengkeraman  pada sektor keuangan.


Peraturan baru tersebut menetapkan bahwa perusahaan yang memenuhi syarat untuk memberikan pinjaman konsumen harus memiliki modal terdaftar minimal 1 miliar yuan atau setara 139 juta dolar AS. Jumlah tersebut tiga kali lipat dari jumlah minimum yang disyaratkan sebelumnya berdasarkan peraturan tahun 2014, menurut Reuters.

Layakan pembiayaan konsumen tersebut tidak termasuk pinjaman untuk pembelian rumah dan mobil.

Investor perusahaan pembiayaan konsumen dibagi menjadi investor utama dan investor umum, di mana investor utama harus memiliki saham minimal 50 persen.

Lembaga keuangan yang menjadi investor utama harus memiliki total aset minimal 500 miliar yuan atau setara 69,45 miliar dolar AS.

Investor besar yang merupakan lembaga non-keuangan harus memiliki pendapatan operasional setidaknya 60 miliar yuan, sekitar 8,3 miliar dolar AS pada tahun fiskal terbaru.

Dalam beberapa tahun terakhir, China telah berupaya membatasi pertumbuhan pesat utang non-bank, khususnya yang diterbitkan oleh bank bayangan yang berada di luar sistem perbankan formal.

Melambatnya pertumbuhan negara ini juga membebani kelayakan kredit di kawasan Asia-Pasifik secara keseluruhan.

Moody's memangkas prospek peringkat kredit pemerintah Tiongkok menjadi negatif dari stabil pada awal Desember sebagai lembaga pemeringkat, dengan alasan bahwa langkah-langkah dukungan Beijing untuk menopang sektor keuangannya dapat mengurangi kekuatan fiskal, ekonomi, dan kelembagaan Tiongkok.

Awal bulan ini, Tiongkok menetapkan target pertumbuhan PDB “sekitar 5 persen” untuk tahun 2024 pada pertemuan “Dua Sesi” yang lalu, dan mengumumkan penerbitan obligasi khusus “sangat panjang” untuk proyek-proyek besar.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya