Berita

Ilustrasi

Bisnis

China Perketat Syarat bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen

JUMAT, 22 MARET 2024 | 05:25 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

China memperketat kebijakan terhadap perusahaan pembiayaan konsumen non-bank yang memberikan pinjaman pribadi dalam jumlah kecil. Batas modal bagi perusahaan ini ditingkatkan.

Kebijakan yang diumumkan baru-baru ini (Selasa, 19/3)  oleh Badan Regulasi Keuangan Nasional pada hari Selasa akan mulai berlaku pada 18 April.

Kebijakan ini menambah panjang daftar upaya Beijing memperketat cengkeraman  pada sektor keuangan.


Peraturan baru tersebut menetapkan bahwa perusahaan yang memenuhi syarat untuk memberikan pinjaman konsumen harus memiliki modal terdaftar minimal 1 miliar yuan atau setara 139 juta dolar AS. Jumlah tersebut tiga kali lipat dari jumlah minimum yang disyaratkan sebelumnya berdasarkan peraturan tahun 2014, menurut Reuters.

Layakan pembiayaan konsumen tersebut tidak termasuk pinjaman untuk pembelian rumah dan mobil.

Investor perusahaan pembiayaan konsumen dibagi menjadi investor utama dan investor umum, di mana investor utama harus memiliki saham minimal 50 persen.

Lembaga keuangan yang menjadi investor utama harus memiliki total aset minimal 500 miliar yuan atau setara 69,45 miliar dolar AS.

Investor besar yang merupakan lembaga non-keuangan harus memiliki pendapatan operasional setidaknya 60 miliar yuan, sekitar 8,3 miliar dolar AS pada tahun fiskal terbaru.

Dalam beberapa tahun terakhir, China telah berupaya membatasi pertumbuhan pesat utang non-bank, khususnya yang diterbitkan oleh bank bayangan yang berada di luar sistem perbankan formal.

Melambatnya pertumbuhan negara ini juga membebani kelayakan kredit di kawasan Asia-Pasifik secara keseluruhan.

Moody's memangkas prospek peringkat kredit pemerintah Tiongkok menjadi negatif dari stabil pada awal Desember sebagai lembaga pemeringkat, dengan alasan bahwa langkah-langkah dukungan Beijing untuk menopang sektor keuangannya dapat mengurangi kekuatan fiskal, ekonomi, dan kelembagaan Tiongkok.

Awal bulan ini, Tiongkok menetapkan target pertumbuhan PDB “sekitar 5 persen” untuk tahun 2024 pada pertemuan “Dua Sesi” yang lalu, dan mengumumkan penerbitan obligasi khusus “sangat panjang” untuk proyek-proyek besar.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Rumah Dinas Kajari Bekasi Disegel KPK, Dijaga Petugas

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:12

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:10

Dualisme, PB IKA PMII Pimpinan Slamet Ariyadi Banding ke PTTUN

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:48

GREAT Institute: Perluasan Indeks Alfa Harus Jamin UMP 2026 Naik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:29

Megawati Pastikan Dapur Baguna PDIP Bukan Alat Kampanye Politik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:24

Relawan BNI Ikut Aksi BUMN Peduli Pulihkan Korban Terdampak Bencana Aceh

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:15

Kontroversi Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:58

Uang Ratusan Juta Disita KPK saat OTT Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:52

Jarnas Prabowo-Gibran Dorong Gerakan Umat Bantu Korban Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:34

Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:33

Selengkapnya