Berita

Ilustrasi

Bisnis

China Perketat Syarat bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen

JUMAT, 22 MARET 2024 | 05:25 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

China memperketat kebijakan terhadap perusahaan pembiayaan konsumen non-bank yang memberikan pinjaman pribadi dalam jumlah kecil. Batas modal bagi perusahaan ini ditingkatkan.

Kebijakan yang diumumkan baru-baru ini (Selasa, 19/3)  oleh Badan Regulasi Keuangan Nasional pada hari Selasa akan mulai berlaku pada 18 April.

Kebijakan ini menambah panjang daftar upaya Beijing memperketat cengkeraman  pada sektor keuangan.


Peraturan baru tersebut menetapkan bahwa perusahaan yang memenuhi syarat untuk memberikan pinjaman konsumen harus memiliki modal terdaftar minimal 1 miliar yuan atau setara 139 juta dolar AS. Jumlah tersebut tiga kali lipat dari jumlah minimum yang disyaratkan sebelumnya berdasarkan peraturan tahun 2014, menurut Reuters.

Layakan pembiayaan konsumen tersebut tidak termasuk pinjaman untuk pembelian rumah dan mobil.

Investor perusahaan pembiayaan konsumen dibagi menjadi investor utama dan investor umum, di mana investor utama harus memiliki saham minimal 50 persen.

Lembaga keuangan yang menjadi investor utama harus memiliki total aset minimal 500 miliar yuan atau setara 69,45 miliar dolar AS.

Investor besar yang merupakan lembaga non-keuangan harus memiliki pendapatan operasional setidaknya 60 miliar yuan, sekitar 8,3 miliar dolar AS pada tahun fiskal terbaru.

Dalam beberapa tahun terakhir, China telah berupaya membatasi pertumbuhan pesat utang non-bank, khususnya yang diterbitkan oleh bank bayangan yang berada di luar sistem perbankan formal.

Melambatnya pertumbuhan negara ini juga membebani kelayakan kredit di kawasan Asia-Pasifik secara keseluruhan.

Moody's memangkas prospek peringkat kredit pemerintah Tiongkok menjadi negatif dari stabil pada awal Desember sebagai lembaga pemeringkat, dengan alasan bahwa langkah-langkah dukungan Beijing untuk menopang sektor keuangannya dapat mengurangi kekuatan fiskal, ekonomi, dan kelembagaan Tiongkok.

Awal bulan ini, Tiongkok menetapkan target pertumbuhan PDB “sekitar 5 persen” untuk tahun 2024 pada pertemuan “Dua Sesi” yang lalu, dan mengumumkan penerbitan obligasi khusus “sangat panjang” untuk proyek-proyek besar.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

UPDATE

Duel Panas Timnas Indonesia Vs Malaysia, Ini Rekor Statistiknya

Minggu, 27 September 2026 | 02:22

Tak Peduli Teman, Prabowo Tegas Sikat Pencuri Duit Negara

Minggu, 27 September 2026 | 02:02

Di Balik Kemudahan QRIS, Merchant Tetap Wajib Terima Tunai

Minggu, 27 September 2026 | 01:46

Gugatan Denny Indrayana Cs Untungkan Seluruh Parpol di DPR

Minggu, 27 September 2026 | 01:20

Pemerintah Jangan Pukul Rata Evaluasi IUP

Minggu, 27 September 2026 | 01:07

Emas Rahmat Bawa Indonesia Lompat ke Posisi 14

Minggu, 27 September 2026 | 00:35

Kowani Apresiasi Penegasan Menteri Hukum soal SK Kepengurusan

Minggu, 27 September 2026 | 00:17

Rahmat Erwin Abdullah Persembahkan Emas Kedua Indonesia

Minggu, 27 September 2026 | 00:05

Bhayangkari Salurkan 6 Ribu Paket Sembako untuk Warga Aceh

Sabtu, 26 September 2026 | 23:49

Wamenag Protes Keras Pembebasan Bersyarat Bechi Pemerkosa Santriwati

Sabtu, 26 September 2026 | 23:20

Selengkapnya