Berita

Ilustrasi

Bisnis

China Perketat Syarat bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen

JUMAT, 22 MARET 2024 | 05:25 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

China memperketat kebijakan terhadap perusahaan pembiayaan konsumen non-bank yang memberikan pinjaman pribadi dalam jumlah kecil. Batas modal bagi perusahaan ini ditingkatkan.

Kebijakan yang diumumkan baru-baru ini (Selasa, 19/3)  oleh Badan Regulasi Keuangan Nasional pada hari Selasa akan mulai berlaku pada 18 April.

Kebijakan ini menambah panjang daftar upaya Beijing memperketat cengkeraman  pada sektor keuangan.


Peraturan baru tersebut menetapkan bahwa perusahaan yang memenuhi syarat untuk memberikan pinjaman konsumen harus memiliki modal terdaftar minimal 1 miliar yuan atau setara 139 juta dolar AS. Jumlah tersebut tiga kali lipat dari jumlah minimum yang disyaratkan sebelumnya berdasarkan peraturan tahun 2014, menurut Reuters.

Layakan pembiayaan konsumen tersebut tidak termasuk pinjaman untuk pembelian rumah dan mobil.

Investor perusahaan pembiayaan konsumen dibagi menjadi investor utama dan investor umum, di mana investor utama harus memiliki saham minimal 50 persen.

Lembaga keuangan yang menjadi investor utama harus memiliki total aset minimal 500 miliar yuan atau setara 69,45 miliar dolar AS.

Investor besar yang merupakan lembaga non-keuangan harus memiliki pendapatan operasional setidaknya 60 miliar yuan, sekitar 8,3 miliar dolar AS pada tahun fiskal terbaru.

Dalam beberapa tahun terakhir, China telah berupaya membatasi pertumbuhan pesat utang non-bank, khususnya yang diterbitkan oleh bank bayangan yang berada di luar sistem perbankan formal.

Melambatnya pertumbuhan negara ini juga membebani kelayakan kredit di kawasan Asia-Pasifik secara keseluruhan.

Moody's memangkas prospek peringkat kredit pemerintah Tiongkok menjadi negatif dari stabil pada awal Desember sebagai lembaga pemeringkat, dengan alasan bahwa langkah-langkah dukungan Beijing untuk menopang sektor keuangannya dapat mengurangi kekuatan fiskal, ekonomi, dan kelembagaan Tiongkok.

Awal bulan ini, Tiongkok menetapkan target pertumbuhan PDB “sekitar 5 persen” untuk tahun 2024 pada pertemuan “Dua Sesi” yang lalu, dan mengumumkan penerbitan obligasi khusus “sangat panjang” untuk proyek-proyek besar.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Pimpinan Baru OJK Perlu Perkuat Pengawasan Fintech Syariah

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:25

Barang Ilegal Lolos Lewat Blueray Cargo, Begini Alurnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:59

Legitimasi Adies Kadir sebagai Hakim MK Tidak Bisa Diganggu Gugat

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:36

Uang Dolar Hingga Emas Disita KPK dari OTT Pejabat Bea Cukai

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:18

Pemda Harus Gencar Sosialisasi Beasiswa Otsus untuk Anak Muda Papua

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:50

KPK Ultimatum Pemilik Blueray Cargo John Field Serahkan Diri

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:28

Ini Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:08

KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Pejabat Bea Cukai, 1 Masih Buron

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:45

Pengamat: Wibawa Negara Lahir dari Ketenangan Pemimpin

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:24

Selengkapnya