Berita

Gerakan Masyarakat Sidoarjo Bersatu (GMSB) kembali menggelar aksi unjuk rasa di Monumen Jayandaru Alun-alun Sidoarjo, Kamis (21/3/2024).

Nusantara

Masyarakat Sidoarjo Bersatu Dorong KPK Segera Tetapkan Bupati Gus Muhdlor sebagai Tersangka

JUMAT, 22 MARET 2024 | 01:32 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus korupsi di Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo. Bahkan, Gerakan Masyarakat Sidoarjo Bersatu (GMSB), mendorong KPK segera menetapkan Bupati, Ahmad Muhdlor Ali, sebagai tersangka.

Hal ini merupakan materi utama aksi unjuk rasa yang digelar GMSB di Monumen Jayandaru Alun-alun Sidoarjo, Kamis (21/3).

Puluhan massa GMSB bersama BEM Umsida melakukan orasi secara bergantian. Setelah melakukan orasi mereka membagi takjil ke warga yang melintas di seputaran Alun-alun Sidoarjo.


Mereka juga membentangkan spanduk berisi seruan penegakan supremasi hukum oleh KPK. Mereka menuntut KPK serius menyidik kasus dugaan korupsi yang diduga menyeret nama Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor.

Sejauh ini, KPK sudah menetapkan 2 orang tersangka. Yaitu SW (Siska Wati) dan AS (Ari Suryono) dalam kasus korupsi pemotongan insentif pajak dan retribusi di Kantor BPPD Sidoarjo.

“Tugas KPK dalam amanat Undang-undang pencegahan dan penanggulangan korupsi, targetnya adalah penyelenggara negara. Kalau masih yang ditangkap hanya sekelas Kasubag dan Kepala Dinas, itu artinya KPK boros biaya,” kata Hariyadi Siregar, salah satu pendemo, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (21/3).

Untuk itu, ia mendesak KPK untuk segera menetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai tersangka dalam kasus korupsi di BPPD Sidoarjo.l itu

Sementara Nanang Haromain yang merupakan salah satu pendemo dalam aksi tersebut menegaskan bahwa KPK merupakan sebuah lembaga yang kuat, namun tidak memiliki taring ketika masuk ke Sidoarjo.

“Kami berharap KPK tetap menjaga integritas dan profesionalitas, dan menjunjung tinggi supremasi hukum di Indonesia. Tidak ada satupun yang kebal hukum, semua sama tidak ada yang istimewa,” tegasnya.

Nanang menyebut GMSB akan terus mengawal kasus korupsi di Pemkab Sidoarjo yang sedang ditangani KPK sampai tuntas hingga Sidoarjo benar-benar bebas dari korupsi.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya