Berita

Gerakan Masyarakat Sidoarjo Bersatu (GMSB) kembali menggelar aksi unjuk rasa di Monumen Jayandaru Alun-alun Sidoarjo, Kamis (21/3/2024).

Nusantara

Masyarakat Sidoarjo Bersatu Dorong KPK Segera Tetapkan Bupati Gus Muhdlor sebagai Tersangka

JUMAT, 22 MARET 2024 | 01:32 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus korupsi di Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo. Bahkan, Gerakan Masyarakat Sidoarjo Bersatu (GMSB), mendorong KPK segera menetapkan Bupati, Ahmad Muhdlor Ali, sebagai tersangka.

Hal ini merupakan materi utama aksi unjuk rasa yang digelar GMSB di Monumen Jayandaru Alun-alun Sidoarjo, Kamis (21/3).

Puluhan massa GMSB bersama BEM Umsida melakukan orasi secara bergantian. Setelah melakukan orasi mereka membagi takjil ke warga yang melintas di seputaran Alun-alun Sidoarjo.


Mereka juga membentangkan spanduk berisi seruan penegakan supremasi hukum oleh KPK. Mereka menuntut KPK serius menyidik kasus dugaan korupsi yang diduga menyeret nama Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor.

Sejauh ini, KPK sudah menetapkan 2 orang tersangka. Yaitu SW (Siska Wati) dan AS (Ari Suryono) dalam kasus korupsi pemotongan insentif pajak dan retribusi di Kantor BPPD Sidoarjo.

“Tugas KPK dalam amanat Undang-undang pencegahan dan penanggulangan korupsi, targetnya adalah penyelenggara negara. Kalau masih yang ditangkap hanya sekelas Kasubag dan Kepala Dinas, itu artinya KPK boros biaya,” kata Hariyadi Siregar, salah satu pendemo, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (21/3).

Untuk itu, ia mendesak KPK untuk segera menetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai tersangka dalam kasus korupsi di BPPD Sidoarjo.l itu

Sementara Nanang Haromain yang merupakan salah satu pendemo dalam aksi tersebut menegaskan bahwa KPK merupakan sebuah lembaga yang kuat, namun tidak memiliki taring ketika masuk ke Sidoarjo.

“Kami berharap KPK tetap menjaga integritas dan profesionalitas, dan menjunjung tinggi supremasi hukum di Indonesia. Tidak ada satupun yang kebal hukum, semua sama tidak ada yang istimewa,” tegasnya.

Nanang menyebut GMSB akan terus mengawal kasus korupsi di Pemkab Sidoarjo yang sedang ditangani KPK sampai tuntas hingga Sidoarjo benar-benar bebas dari korupsi.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Harga Daging Sapi Tembus Rp153 Ribu/Kg, Zulhas Buka Opsi Subsidi APBN-APBD

Selasa, 25 Agustus 2026 | 14:18

LPSK Beri Perlindungan kepada Ferry Hongkiriwang, Saksi Kasus Febrie Adriansyah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:54

Urusan Gula Konsumsi Aman, Kementan Kini Bidik Target Gula Industri di 2028

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:45

Ahmed al-Sharaa Sambut Keputusan AS Hapus Suriah dari Daftar Sponsor Teror

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Geng Haiti Bantai 40 Pengungsi yang Berlindung di Gereja

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Wajah Baru Jakarta, Wagub Rano Resmikan Jaksinema Pasar Rumput

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:29

BMKG Maksimalkan OMC di Kaltim Sepekan Ini untuk Tangani Karhutla

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:19

Dugaan Setoran Importasi Blueray, KPK Cecar Dua PNS Bea Cukai

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:50

Kasus OTT Unsoed Bisa Saja Terjadi di Kampus Lain

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Perketat Imigrasi, Trump Bersiap Cabut 200 Ribu Visa WNA

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Selengkapnya