Berita

Gerakan Masyarakat Sidoarjo Bersatu (GMSB) kembali menggelar aksi unjuk rasa di Monumen Jayandaru Alun-alun Sidoarjo, Kamis (21/3/2024).

Nusantara

Masyarakat Sidoarjo Bersatu Dorong KPK Segera Tetapkan Bupati Gus Muhdlor sebagai Tersangka

JUMAT, 22 MARET 2024 | 01:32 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus korupsi di Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo. Bahkan, Gerakan Masyarakat Sidoarjo Bersatu (GMSB), mendorong KPK segera menetapkan Bupati, Ahmad Muhdlor Ali, sebagai tersangka.

Hal ini merupakan materi utama aksi unjuk rasa yang digelar GMSB di Monumen Jayandaru Alun-alun Sidoarjo, Kamis (21/3).

Puluhan massa GMSB bersama BEM Umsida melakukan orasi secara bergantian. Setelah melakukan orasi mereka membagi takjil ke warga yang melintas di seputaran Alun-alun Sidoarjo.


Mereka juga membentangkan spanduk berisi seruan penegakan supremasi hukum oleh KPK. Mereka menuntut KPK serius menyidik kasus dugaan korupsi yang diduga menyeret nama Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor.

Sejauh ini, KPK sudah menetapkan 2 orang tersangka. Yaitu SW (Siska Wati) dan AS (Ari Suryono) dalam kasus korupsi pemotongan insentif pajak dan retribusi di Kantor BPPD Sidoarjo.

“Tugas KPK dalam amanat Undang-undang pencegahan dan penanggulangan korupsi, targetnya adalah penyelenggara negara. Kalau masih yang ditangkap hanya sekelas Kasubag dan Kepala Dinas, itu artinya KPK boros biaya,” kata Hariyadi Siregar, salah satu pendemo, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (21/3).

Untuk itu, ia mendesak KPK untuk segera menetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai tersangka dalam kasus korupsi di BPPD Sidoarjo.l itu

Sementara Nanang Haromain yang merupakan salah satu pendemo dalam aksi tersebut menegaskan bahwa KPK merupakan sebuah lembaga yang kuat, namun tidak memiliki taring ketika masuk ke Sidoarjo.

“Kami berharap KPK tetap menjaga integritas dan profesionalitas, dan menjunjung tinggi supremasi hukum di Indonesia. Tidak ada satupun yang kebal hukum, semua sama tidak ada yang istimewa,” tegasnya.

Nanang menyebut GMSB akan terus mengawal kasus korupsi di Pemkab Sidoarjo yang sedang ditangani KPK sampai tuntas hingga Sidoarjo benar-benar bebas dari korupsi.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya