Perindo: Wajar Jika Presiden Disebut Perusak Demokrasi

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo mendukung penuh langkah Direktorat Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab, Partai Perindo melihat berbagai dugaan kecurangan Pemilu 2024 terjadi begitu terstruktur sitstematis dan masif (TSM).

“Memang penting mencari keadilan dalam konteks hari ini, ini bukan angka-angka, bukan selisih berapa tetapi mencari keadilan dalam konteks penyelamatan demokrasi di Indonesia kita ke depan jadi hal yang utama,” kata Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq saat jumpa pers bersama sekjen partai politik pendukung Ganjar-Mahfud di Media Center Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3).

Rofiq bahkan menyebut berbagai praktik keculasan di Pemilu 2024 melululantahkan semua teori politik, semua praktik politik, semua analis-analis politik. Pasalnya, suara Ganjar-Mahfud di kandang parpol pengusung bisa kalah oleh serangan dan campur tangan kekuasaan dengan segala perangkatnya.

Ia lantas mencontohkan kasus politisiasi Bansos dan pengerahan aparat diduga membombardir suara Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. Ini dianggap mengakibatkan cocktail effect atau efek ekor jas capres-cawapres dengan parpol yang diusung Perindo, PDIP, PPP, dan Hanura, tidak ada sama sekali.

“Ini bom atom di Nagasaki itu dipraktikan di Pemilu ini,” kata aktivis Muhammadiyah ini.

Atas dasar itu, Rofiq menilai wajar jika ada anggapan bahwa Presiden mendapatkan rekor perusak demokrasi.

“Maka boleh jadi kalau ada di antara kita yang mau mendaftarkan Pak Presiden untuk mendapatkan gelar terbaru di Guinness Book Record sebagai bapak perusak demokrasi ya boleh juga,” tegasnya.

“Ini penting agar menjadi pesan terbaik bagi bangsa ini dan tidak terulang di masa yang akan datang,” demikian Rofiq.