Berita

Abdullah Mansyur/RMOL

Politik

Tak Lolos Parlemen, PPP Akui Sandiaga Uno Belum Beri Efek Suara

KAMIS, 21 MARET 2024 | 21:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengakui bahwa Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno belum memberikan efek suara apapun terhadap partai di Pemilu 2024.

Hal itu terbukti dengan hasil rekapitulasi KPU RI terkait suara PPP yang tak memenuhi ambang batas parlemen 4 persen.

“Kalau lihat data kuantitatif memang Bang Sandi efeknya belum terlihat kalau lihat data kuantitatif ya. Buktinya ya itu tadi malah turun,” ungkap Anggota Mahkamah Partai DPP PPP Abdullah Mansyur kepada wartawan seusai konferensi pers bersama sekjen partai politik pendukung Ganjar-Mahfud di Media Center Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3).


Saat ditanya apakah akan ada evaluasi dari Mahkamah PPP kepada Menparekraf itu, Abdullah tidak membantah hal tersebut. Sebab, jabatan Sandiaga Uno di PPP adalah Ketua DPP PPP Bidang Bappilu.

“Kalau Bang Sandi Bapilu itu kan badan Adhoc. Jadi bukan badan permanen tentu di akhir ada evaluasi karena dibentuk oleh DPP memang hierarkinya Bang Sandi memberikan laporan pertanggungjawaban ke DPP,” tuturnya.

Kendati begitu, Abdullah menyebut bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi penurunan suara PPP di Pemilu 2024 lebih kepada faktor eksternal.

“Kita sedang menduga-duga ini memang faktor bisa jadi faktor eksternal gitu kan yang membuat PPP menurun. Hanya faktor eksnya itu apa ini secara spesifik memang belum bisa kami ungkapkan,” ujarnya.

Sebab, lanjut Abdullah, PPP akan melayangkan gugatan ke MK terkait hasil Pileg 2024 yang dinilainya tidak sesuai dengan penghitungan internal partai berlambang Kabah.

“Sejarah dari tahun 73 itu sudah 51 tahun baru tahun ini PPP dinyatakan tidak lolos oleh KPU dan kami tentu kaget juga prihatin dan kami tetap akan melakukan upaya hukum untuk mengembalikan suara-suara PPP yang hari ini diduga hilang,” pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya