Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar (kiri)/RMOL
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didorong untuk mengkaji kebijakan sekolah gratis.
Pasalnya, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang ditengarai memiliki masalah dalam aplikasinya dinilai tidak tepat sasaran dan tidak merata.
Menyikapi hal ini, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar meminta Pemprov memberikan hak pendidikan secara merata kepada masyarakat.
"Program sekolah gratis menjadi solusi yang tepat dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu," ungkap Zaki dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (21/3).
Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta ini pun menyoroti program KJP Plus yang tidak tepat sasaran dalam penyalurannya. Sebab, banyak siswa dari keluarga tidak mampu masih kesulitan memperoleh manfaat dari program tersebut.
"Kami melihat KJP harus diarahkan lebih visioner lagi, terutama untuk mendukung anak-anak dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di sekolah swasta," kata Zaki.
Di sisi lain, saat ini memang anak sekolah swasta mendapat KJP, namun tak jarang sekolah swasta tiba-tiba menaikkan tarif biayanya. Itu sebabnya, para orang tua tidak bisa membayar dan kemungkinan terburuknya adalah putus sekolah.
Bahkan berdasar data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2022 tercatat sebanyak 75.303 anak di DKI Jakarta putus sekolah.
"Jika kenaikan SPP menghambat akses mereka ke pendidikan, maka langkah-langkah konkret perlu diambil untuk mengatasi masalah ini," jelasnya.
Lanjut Zaki, pemerintah daerah perlu mengkaji ulang program KJP Plus untuk menciptakan program sekolah gratis, khususnya di sekolah swasta.
"Dalam situasi dimana biaya pendidikan semakin membebani, kita harus mengupayakan solusi yang memastikan setiap anak dapat mengakses pendidikan tanpa hambatan finansial," bebernya.
Selain sekolah gratis, Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga perlu segera melakukan pembahasan untuk program makan siang gratis untuk jenjang SD-SMP.
