Berita

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu malam (20/3)/RMOL

Politik

PPP Sebut Ada Suara yang Hilang di Proses Rekapitulasi Berjenjang

RABU, 20 MARET 2024 | 21:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dalam proses rekapitulasi suara berjenjang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapati perolehan suaranya ada yang hilang atau tidak terhitung.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, saat mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3) malam.

"Kami ingin mengembalikan suara PPP yang hilang. Menurut kami itu harusnya sudah bisa mencapai 4,04 persen hitungan kami," ujar dia.


Baidowi mengaku kaget saat mengetahui perolehan suara partai politik (parpol) berlogo Ka'bah tidak mencapai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen.

"Tentu kami terkejut dengan hasil rekapitulasi, karena tidak sesuai, berbeda dengan data internal kami," keluhnya menyesalkan.

Sosok yang kerap disapa Awiek itu mengungkapkan, suara PPP yang hilang berasal dari hasil penghitungan perolehan suara di beberapa provinsi, misalnya di Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua.

"Itu ada yang bergeser secara signifikan dan sudah kita laporkan ke Bawaslu karena disitu memang mekanismenya noken khususnya Papua Tengah dan Papua Pegunungan," urainya.

"Itu ada yang bergeser secara signifikan dan sudah kita laporkan ke Bawaslu karena disitu memang mekanismenya noken khususnya Papua Tengah dan Papua Pegunungan," sambung Anggota DPR RI itu.

Kendati begitu, Awiek memastikan PPP tetap menghargai kinerja KPU RI dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Meskipun, dia menyampaikan rencana partainya menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Namun dengan demikian kita menghormati proses yang ada di KPU secara berjenjang yang telah dilakukan," demikian Awiek menambahkan.


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Jokowi Jadikan PSI Kendaraan Politik demi Melanggengkan Dinasti

Senin, 02 Februari 2026 | 10:15

IHSG "Kebakaran", Sempat Anjlok Hingga 5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:49

Ketegangan Iran-AS Reda, Harga Minyak Turun Hampir 3 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:47

Tekanan Pasar Modal Berlanjut, IHSG Dibuka Anjlok Pagi Ini

Senin, 02 Februari 2026 | 09:37

Serang Pengungsi Gaza, Israel Harus Dikeluarkan dari Board of Peace

Senin, 02 Februari 2026 | 09:27

BPKN Soroti Risiko Goreng Saham di Tengah Lonjakan Jumlah Emiten dan Investor

Senin, 02 Februari 2026 | 09:25

Komitmen Prabowo di Sektor Pendidikan Tak Perlu Diragukan

Senin, 02 Februari 2026 | 09:14

Menjaga Polri di Bawah Presiden: Ikhtiar Kapolri Merawat Demokrasi

Senin, 02 Februari 2026 | 09:13

Emas Melandai Saat Sosok Kevin Warsh Mulai Bayangi Kebijakan The Fed

Senin, 02 Februari 2026 | 09:07

Nikkei Positif Saat Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 02 Februari 2026 | 08:49

Selengkapnya