Berita

Ketua DPRD Gresik M Abdul Qodir/RMOLJatim

Nusantara

ASN di Gresik Terancam Tak Dapat THR

RABU, 20 MARET 2024 | 03:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik pada 2024 terancam tidak bisa mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Pasalnya, kondisi keuangan daerah yang belum membaik hingga saat ini.

Ketua DPRD Gresik, M Abdul Qodir mengatakan, beban utang APBD Gresik pada tahun anggaran 2023 cukup tinggi mencapai ratusan miliar. Sehingga, pihaknya pesimistis pembayaran THR ASN pada tahun ini bisa terealisasi tepat waktu.

"Kondisi keuangan saat ini, masih belum membaik persoalan utang 2023 masih belum klir. Makanya kami pesimistis THR bisa dibayar tepat waktu. Meski begitu, DPRD Gresik berharap THR ASN tetap menjadi prioritas," katanya kepada Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (19/3).


"Apalagi, dari informasi yang kami terima THR ASN tahun ini dibebankan ke APBD tidak lagi dari APBN dan kami belum memeriksa lagi aturannya. Tapi kalau benar seperti itu, jelas akan sangat membebani APBD," tuturnya.

Qodir menambahkan, dalam waktu dekat DPRD Gresik akan memanggil  pemerintah daerah terkait masalah tersebut. Sehingga, bisa diperjelas kondisi keuangan daerah serta menghitung terlebih dahulu total anggaran yang dibutuhkan.

"Bagi kami memberikan THR cukup penting dan merupakan instruksi dari pusat. Utang Pemkab Gresik pada anggaran tahun 2023 cukup besar, jumlah tanggungannya sekitar Rp327 miliar. Sesuai rencana akan diangsur pada trimester pertama sebesar Rp 44 miliar, sisanya pada APBD-P pertengahan tahun 2024 ini," ungkapnya.

"Jika kebijakan itu dipaksakan, tentu akan berdampak pada keuangan dan program daerah yang tidak stabil. Karena itu, kami segera membahasnya bersama pihak terkait. Salah satunya dengan menghitung terlebih dahulu total kebutuhan THR di Kabupaten Gresik,” pungkasnya.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya