Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Net
Penerimaan pajak pada Februari 2024 tercatat masih senilai Rp269,02 triliun, terkontraksi sebesar -3,9 persen bila dibandingkan dengan capaian penerimaan pajak pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Hal itu dijelaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat bersama Komisi XI DPR di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (19/3).
"Penerimaan pajak sampai akhir Februari Rp269 triliun. Kalau dilihat PPh nonmigas sudah tercapai Rp147,26 triliun. Untuk PPN/PPnBM itu 13,37 persen dari target atau Rp108,48 triliun," ujar Sri Mulyani.
Realisasi PBB dan pajak lainnya hingga Februari 2024 masih senilai Rp2,02 triliun, sedangkan realisasi PPh migas sudah mencapai Rp11,25 triliun.
Secara lebih terperinci, realisasi PPh badan hingga Februari 2024 mencapai Rp37,66 triliun dan memberikan kontribusi sebesar 16,1 persen terhadap total penerimaan pajak. Adapun realisasi PPh Pasal 21 tercatat sudah mencapai Rp43,3 triliun dan berkontribusi sebesar 16,1 persen.
Selanjutnya, realisasi PPN dalam negeri hingga Februari 2024 tercatat mencapai Rp62,62 triliun dan berkontribusi sebesar 23,3 persen. Realisasi PPN impor tercatat sudah mencapai Rp40,84 triliun, berkontribusi sebesar 15,2 persen.
"Kalau mengharapkan pertumbuhannya seperti 2022 dan 2023 tidak realistis. Faktanya kita berada pada
baseline tinggi dan tetap terjaga positif dengan kondisi global makin melemah, ini adalah sesuatu yang cukup kita syukuri," ujarnya.
Meski penerimaan pajak secara neto tercatat turun, Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak secara bruto sesungguhnya masih bertumbuh. Hal ini menandakan aktivitas perekonomian masih berjalan normal.
"Kita cukup punya harapan bahwa penerimaan pajak secara bruto itu trennya masih positif. Ini menggambarkan kita masih punya harapan bahwa ekonomi kita masih berdegup baik, stabil, dan relatif positif," pungkas Sri Mulyani.
