Ketua Badan Pengungsi PBB di Palestina UNRWA, Philippe Lazzarini/Net
Perjalanan Ketua Badan Pengungsi PBB di Palestina UNRWA, Philippe Lazzarini ke kota Rafah, Gaza terhambat izin dari militer Israel.
Hal itu diungkap oleh Lazzarini dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry di Kairo pada Selasa (19/3).
Lazzarini menceritakan rencananya untuk datang ke Rafah hari ini, tetapi tidak jadi dilakukan karena izin masuknya ditolak otoritas Israel.
"Saya telah diberitahu satu jam yang lalu bahwa saya ditolak masuk ke Rafah," ungkapnya, seperti dimuat
Reuters. Menanggapi cerita Lazzarini, Menlu Mesir mengatakan penolakan izin itu baru pertama kali terjadi sejak perang Gaza meletus 7 Oktober lalu.
“Penolakan militer Israel merupakan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi (seorang) perwakilan di posisi tinggi ini," kata Shoukry.
Direktur komunikasi UNRWA Juliette Touma mengatakan Lazzarini telah mengunjungi Jalur Gaza empat kali sejak perang Gaza dimulai pada 7 Oktober, dan beberapa kali sebelumnya.
Ini menandai pertama kalinya Lazzarini ditolak masuk sejak ia mulai menjabat tahun 2020 lalu.
“Kami siap berangkat pagi ini dengan pesawat Mesir dari Kairo ke El Arish. Tetapi Pihak berwenang Israel menolak masuknya CG (Komisaris Jenderal) UNRWA ke Gaza hari ini,” kata Touma.
UNRWA berada di tengah krisis atas tuduhan Israel yang dibuat pada bulan Januari bahwa 12 dari 13.000 stafnya di Gaza ikut serta dalam serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober.
Tuduhan Israel menyebabkan 16 negara termasuk Amerika Serikat menghentikan pendanaan UNRWA senilai 450 juta dolar AS, sehingga membuat operasi UNRWA berada dalam krisis.
UNRWA memecat beberapa anggota staf yang terlibat guna melindungi kemampuan badan tersebut dalam memberikan bantuan kemanusiaan, dan penyelidikan internal independen PBB pun diluncurkan.
Australia adalah salah satu dari beberapa negara yang kemudian melanjutkan pendanaan, menteri luar negerinya mengatakan pekan lalu bahwa Australia telah berkonsultasi dengan UNRWA dan donor lainnya dan yakin bahwa lembaga bantuan tersebut bukanlah organisasi teroris.
