Berita

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden/Net

Dunia

Peringati Netanyahu, Biden: Serangan di Rafah adalah Sebuah Kesalahan

SELASA, 19 MARET 2024 | 09:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Rencana serangan darat yang hendak dilancarkan Israel ke wilayah Rafah Gaza, mendapat penentangan keras dari sekutunya Amerika Serikat.

Presiden AS, Joe Biden berulangkali memperingatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa invasi ke Rafah akan membahayakan jutaan pengungsi di sana.

Terbaru, Biden menyebut operasi militer besar-besaran ke Rafah akan menjadi sebuah kesalahan yang berdampak buruk bagi negara itu.


Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan pada Senin (18/3) mengatakan bahwa peringatan itu disampaikan Biden dalam sebuah sambungan telepon dengan Netanyahu.

Dikatakan Sullivan, dalam kesempatan itu Biden menjelaskan mengapa dia sangat prihatin dengan prospek Israel melakukan operasi militer besar-besaran di Rafah.

Menurutnya, serangan itu akan mengakibatkan korban sipil semakin banyak dan memperburuk krisis kemanusiaan Gaza.

Israel juga akan terdampak dan terisolasi dari dukungan internasional.

“Operasi darat besar-besaran di sana merupakan suatu kesalahan," ujar Sullivan, merujuk pada imbauan Biden pada Netanyahu, seperti dimuat AFP.

Lebih lanjut, Sullivan mengatakan, Biden telah meminta Netanyahu untuk mengirimkan delegasi ke Amerika Serikat untuk mengetahui rencana serangan Israel ke Rafah. Netanyahu juga telah menyetujui permintaan Biden.

Israel memulai pemboman tanpa henti di Gaza, bersamaan dengan serangan darat, setelah serangan Hamas pada 7 Oktober yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menyebabkan sekitar 1.160 orang tewas di Israel.

Hamas juga menyandera sekitar 130 di antaranya diyakini Israel masih berada di Gaza, termasuk 33 orang yang diduga tewas.

Sementara itu, menurut menurut Kementerian Kesehatan Gaza, hampir 32.000 orang telah tewas di Gaza sejak perang dimulai, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya