Berita

Kepala Baharkam Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Fadil Imran di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3)/RMOL

Presisi

Kabaharkam Pastikan Eskalasi Jelang Penetapan Hasil Pemilu Kondusif

SENIN, 18 MARET 2024 | 15:42 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Situasi dan kondisi politik jelang penetapan hasil pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2024, dipastikan Badan Pemeliharaan Keamanan Polisi Republik Indonesia (Baharkam Polri) dalam situasi yang kondusif.

Hal itu disampaikan Kepala Baharkam Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Fadil Imran saat memantau kesiapan pengamanan kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3).

"Tentunya eskalasi tadi sudah disampaikan, situasi alhamdulillah aman terkendali, damai dan sejuk," ujar Fadil.


Dia menjelaskan, jadwal penetapan hasil pemilu yang berlangsung pada bulan Ramadan tahun ini, diharapkan bisa menjadi perekat masyarakat pemilih.

"Tentunya ini juga berkat seluruh elemen masyarakat, bergandengan tangan bagaimana membuat suasana ini dan juga momentum bulan Ramadan bulan berkah," tuturnya.

Lebih lanjut, Fadil memastikan operasi pengamanan jelang penetapan hasil Pemilu Serentak 2024 tetap membolehkan masyarakat menyampaikan aspirasi di muka umum, atau melalui aksi unjuk rasa.

Oleh karena itu, dia tak mempersoalkan apabila terdapat kelompok masyarakat yang berencana melaksanakan aksi selama 3 hari berturut-turut.

"Terkait dengan penyampaian atau kebebasan mengungkapkan pendapat di muka umum, tentu sudah diatur dalam peraturan undang-undangan. Artinya segala sesuatu yang mengungkapkan pendapat secara konstitusi dibolehkan," jelasnya.

"Namun demikian, secara hukum diatur. Maka Polri akan melakukan pengamanan, sebagai koridor pengamanan. Karena salah satu daripada kehidupan bermasyarakat adalah mengungkapkan pendapat," demikian mantan Kapolda Metro Jaya itu menambahkan.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya