Berita

Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris/RMOL

Hukum

Mantan Karutan KPK dan Korkamtib Segera Hadapi Sidang Putusan Etik

MINGGU, 17 MARET 2024 | 15:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menggelar sidang putusan etik mantan Plt Kepala Rutan KPK, Ristanta (R), dan mantan Koordinator Keamanan dan Ketertiban (Korkamtib), Sopian Hadi (SH).

"Putusan untuk R dan SH pada 27 Maret 2024, jam 10 dan jam 11," kata anggota Dewas, Syamsuddin Haris, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (17/3).

Sedangkan untuk satu terperiksa lainnya, yakni Kepala Rutan KPK, Achmad Fauzi (AF), belum dijadwalkan, karena masih sidang.


KPK telah menetapkan 15 tersangka dugaan korupsi pemerasan atau Pungli di Rutan KPK, diantaranya Achmad Fauzi (AF), Hengki (HK), Deden Rochendi (DR), Sopian Hadi (SH), Ristanta (RT), dan Ari Rahman Hakim (ARH).

Selanjutnya Agung Nugroho (AN), Eri Angga Permana (EAP), Muhammad Ridwan (MR), Suharlan (SH), Ramadhan Ubaidillah A (RUA), Mahdi Aris (MHA), Wardoyo (WD), Muhammad Abduh (MA), dan Ricky Rachmawanto (RR).

Modusnya, para tersangka menawarkan fasilitas eksklusif kepada para tahanan. Besaran uang untuk mendapatkan fasilitas antara Rp300 ribu sampai Rp20 juta, disetor secara tunai atau rekening bank penampung, dikendalikan "lurah" dan koordinator tempat tinggal (korting).

Soal besaran uang yang diterima para tersangka bervariasi sesuai posisi dan tugas yang dibagikan per bulan, mulai dari Rp500 ribu sampai Rp10 juta.

Achmad Fauzi dan Ristanta masing-masing mendapat Rp10 juta. Sedang Hengki, Eri, Deden, Sopian, Ari, dan Agung, masing-masing Rp3 juta-10 juta.

Sedangkan komandan regu dan anggota petugas Rutan masing-masing mendapat Rp500 ribu sampai Rp1 juta. Sejak 2019-2023, besaran jumlah uang yang diterima para tersangka mencapai Rp6,3 miliar.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya