Berita

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)/Ist

Politik

Masyarakat Berharap PKS Oposisi

MINGGU, 17 MARET 2024 | 13:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempunyai pengalaman panjang berada di barisan oposisi. Publik pun bertanya-tanya arah politik PKS usai Pemilu 2024 ini, apakah tetap berada di oposisi atau merapat ke koalisi pemerintahan mendatang.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan
menjadi oposisi selama 10 tahun tentunya cukup melelahkan.

Kalaupun partai berlambang bulan sabit dan padi itu memutuskan merapat ke kubu Prabowo Subianto yang dinyatakan menang versi quick count, maka peluangnya terbuka lebar karena tidak memiliki resistensi.

Kalaupun partai berlambang bulan sabit dan padi itu memutuskan merapat ke kubu Prabowo Subianto yang dinyatakan menang versi quick count, maka peluangnya terbuka lebar karena tidak memiliki resistensi.

“PKS tidak ada kendala dengan Prabowo, telah membersamai dua kali pemilu, dan ini tidak membuat chemistry mereka sulit untuk bersatu," kata Pangi lewat keterangan tertulisnya, Minggu (17/3).

Pangi memandang tidak ada partai yang bisa sanggup menjadi oposisi selama 15 tahun. Namun jika PKS mengambil jalan sulit itu, maka patut diapresiasi.

“Saya pikir PKS lebih mempertimbangkan kebermanfaatan dan kemudharatannya. Masyarakat masih berharap ada oposisi," sambung Pangi.

Di sisi lain, Pangi melihat masyarakat kurang mengapresiasi kesungguhan PKS yang telah menjadi oposisi selama dua periode Presiden Joko Widodo. Hal ini dapat dilihat dari perolehan suara PKS yang tidak jauh berbeda pada Pemilu 2019.

“Rakyat tidak cukup cerdas untuk itu. Rakyat tidak memberikan reward terhadap perjuangan PKS. Saya berpikir bahwa PKS bisa nomor satu atau dua, tapi faktanya tidak seperti yang dihitung di atas kertas," pungkasnya.

Sementara pengamat komunikasi politik dari Universitas Islam Bandung, Muhammad Fuady menambahkan, meski PKS berpeluang gabung dengan pemerintahan mendatang, hal ini harus dipikirkan matang karena bisa mempengaruhi suara PKS ke depan.

“Partai ini tidak memiliki tradisi mengkhianati  suara konstituennya," kata Fuady.



Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Ambang Batas Parlemen Moderat Cukup 2,5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 20:04

Eks Kepala PPATK: Demutualisasi BEI Kebutuhan Mendesak, Faktor Pertemanan Permudah Penyimpangan

Senin, 02 Februari 2026 | 19:50

Ribuan Warga Kawanua Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Nuansa Budaya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Catat! Ini 9 Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2026 dan Besaran Dendanya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Prabowo Terima Dirut Garuda dan Petinggi Embraer di Istana, Bahas Apa?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:41

Menkeu Purbaya Singgung Saham Gorengan Saat IHSG Anjlok, Apa Itu?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:29

Alur Setoran Kades dan Camat ke Sudewo Ditelisik KPK

Senin, 02 Februari 2026 | 19:23

Horor Sejarah Era Jim Crow

Senin, 02 Februari 2026 | 19:14

10 Surat Tanah yang Tidak Berlaku Lagi mulai Februari 2026

Senin, 02 Februari 2026 | 19:12

5 Takjil Khas Daerah Indonesia Paling Legendaris

Senin, 02 Februari 2026 | 18:53

Selengkapnya