Berita

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)/Ist

Politik

Masyarakat Berharap PKS Oposisi

MINGGU, 17 MARET 2024 | 13:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempunyai pengalaman panjang berada di barisan oposisi. Publik pun bertanya-tanya arah politik PKS usai Pemilu 2024 ini, apakah tetap berada di oposisi atau merapat ke koalisi pemerintahan mendatang.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan
menjadi oposisi selama 10 tahun tentunya cukup melelahkan.

Kalaupun partai berlambang bulan sabit dan padi itu memutuskan merapat ke kubu Prabowo Subianto yang dinyatakan menang versi quick count, maka peluangnya terbuka lebar karena tidak memiliki resistensi.

Kalaupun partai berlambang bulan sabit dan padi itu memutuskan merapat ke kubu Prabowo Subianto yang dinyatakan menang versi quick count, maka peluangnya terbuka lebar karena tidak memiliki resistensi.

“PKS tidak ada kendala dengan Prabowo, telah membersamai dua kali pemilu, dan ini tidak membuat chemistry mereka sulit untuk bersatu," kata Pangi lewat keterangan tertulisnya, Minggu (17/3).

Pangi memandang tidak ada partai yang bisa sanggup menjadi oposisi selama 15 tahun. Namun jika PKS mengambil jalan sulit itu, maka patut diapresiasi.

“Saya pikir PKS lebih mempertimbangkan kebermanfaatan dan kemudharatannya. Masyarakat masih berharap ada oposisi," sambung Pangi.

Di sisi lain, Pangi melihat masyarakat kurang mengapresiasi kesungguhan PKS yang telah menjadi oposisi selama dua periode Presiden Joko Widodo. Hal ini dapat dilihat dari perolehan suara PKS yang tidak jauh berbeda pada Pemilu 2019.

“Rakyat tidak cukup cerdas untuk itu. Rakyat tidak memberikan reward terhadap perjuangan PKS. Saya berpikir bahwa PKS bisa nomor satu atau dua, tapi faktanya tidak seperti yang dihitung di atas kertas," pungkasnya.

Sementara pengamat komunikasi politik dari Universitas Islam Bandung, Muhammad Fuady menambahkan, meski PKS berpeluang gabung dengan pemerintahan mendatang, hal ini harus dipikirkan matang karena bisa mempengaruhi suara PKS ke depan.

“Partai ini tidak memiliki tradisi mengkhianati  suara konstituennya," kata Fuady.



Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya