Berita

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)/Ist

Politik

Masyarakat Berharap PKS Oposisi

MINGGU, 17 MARET 2024 | 13:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempunyai pengalaman panjang berada di barisan oposisi. Publik pun bertanya-tanya arah politik PKS usai Pemilu 2024 ini, apakah tetap berada di oposisi atau merapat ke koalisi pemerintahan mendatang.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan
menjadi oposisi selama 10 tahun tentunya cukup melelahkan.

Kalaupun partai berlambang bulan sabit dan padi itu memutuskan merapat ke kubu Prabowo Subianto yang dinyatakan menang versi quick count, maka peluangnya terbuka lebar karena tidak memiliki resistensi.

Kalaupun partai berlambang bulan sabit dan padi itu memutuskan merapat ke kubu Prabowo Subianto yang dinyatakan menang versi quick count, maka peluangnya terbuka lebar karena tidak memiliki resistensi.

“PKS tidak ada kendala dengan Prabowo, telah membersamai dua kali pemilu, dan ini tidak membuat chemistry mereka sulit untuk bersatu," kata Pangi lewat keterangan tertulisnya, Minggu (17/3).

Pangi memandang tidak ada partai yang bisa sanggup menjadi oposisi selama 15 tahun. Namun jika PKS mengambil jalan sulit itu, maka patut diapresiasi.

“Saya pikir PKS lebih mempertimbangkan kebermanfaatan dan kemudharatannya. Masyarakat masih berharap ada oposisi," sambung Pangi.

Di sisi lain, Pangi melihat masyarakat kurang mengapresiasi kesungguhan PKS yang telah menjadi oposisi selama dua periode Presiden Joko Widodo. Hal ini dapat dilihat dari perolehan suara PKS yang tidak jauh berbeda pada Pemilu 2019.

“Rakyat tidak cukup cerdas untuk itu. Rakyat tidak memberikan reward terhadap perjuangan PKS. Saya berpikir bahwa PKS bisa nomor satu atau dua, tapi faktanya tidak seperti yang dihitung di atas kertas," pungkasnya.

Sementara pengamat komunikasi politik dari Universitas Islam Bandung, Muhammad Fuady menambahkan, meski PKS berpeluang gabung dengan pemerintahan mendatang, hal ini harus dipikirkan matang karena bisa mempengaruhi suara PKS ke depan.

“Partai ini tidak memiliki tradisi mengkhianati  suara konstituennya," kata Fuady.



Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cerita Zulhas, Numpang Helikopter TNI ke Bogor

Kamis, 17 September 2026 | 21:47

Hari Transportasi Nasional, Momentum Wujudkan Kedaulatan Energi Bersama Program B50

Kamis, 17 September 2026 | 21:17

Ulasan Buku: Sumbangan Filsafat dari Indonesia untuk Dunia yang Kehilangan Makna

Kamis, 17 September 2026 | 21:15

KPK Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik dari Penggeledahan di Kementerian ATR/BPN

Kamis, 17 September 2026 | 20:53

Bahlil Pastikan BUK Pengganti SKK Migas Langsung di Bawah Presiden

Kamis, 17 September 2026 | 20:41

Haji Isam Borong 10 Miliar Saham Bayan Resources

Kamis, 17 September 2026 | 20:21

Prabowo Pimpin Sidang Dewan Energi Nasional, Dorong Persiapan Produksi E50

Kamis, 17 September 2026 | 20:04

Ekoteologi PTKIN Raih Penghargaan UI GreenMetric 2026

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Ratusan Karyawan PT HD Arjuna Tuntut Kembali Bekerja

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Bahlil Akui Kasus Korupsi Fahd A Rafiq Musibah bagi Golkar

Kamis, 17 September 2026 | 19:38

Selengkapnya