Berita

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)/Ist

Politik

Masyarakat Berharap PKS Oposisi

MINGGU, 17 MARET 2024 | 13:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempunyai pengalaman panjang berada di barisan oposisi. Publik pun bertanya-tanya arah politik PKS usai Pemilu 2024 ini, apakah tetap berada di oposisi atau merapat ke koalisi pemerintahan mendatang.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan
menjadi oposisi selama 10 tahun tentunya cukup melelahkan.

Kalaupun partai berlambang bulan sabit dan padi itu memutuskan merapat ke kubu Prabowo Subianto yang dinyatakan menang versi quick count, maka peluangnya terbuka lebar karena tidak memiliki resistensi.

Kalaupun partai berlambang bulan sabit dan padi itu memutuskan merapat ke kubu Prabowo Subianto yang dinyatakan menang versi quick count, maka peluangnya terbuka lebar karena tidak memiliki resistensi.

“PKS tidak ada kendala dengan Prabowo, telah membersamai dua kali pemilu, dan ini tidak membuat chemistry mereka sulit untuk bersatu," kata Pangi lewat keterangan tertulisnya, Minggu (17/3).

Pangi memandang tidak ada partai yang bisa sanggup menjadi oposisi selama 15 tahun. Namun jika PKS mengambil jalan sulit itu, maka patut diapresiasi.

“Saya pikir PKS lebih mempertimbangkan kebermanfaatan dan kemudharatannya. Masyarakat masih berharap ada oposisi," sambung Pangi.

Di sisi lain, Pangi melihat masyarakat kurang mengapresiasi kesungguhan PKS yang telah menjadi oposisi selama dua periode Presiden Joko Widodo. Hal ini dapat dilihat dari perolehan suara PKS yang tidak jauh berbeda pada Pemilu 2019.

“Rakyat tidak cukup cerdas untuk itu. Rakyat tidak memberikan reward terhadap perjuangan PKS. Saya berpikir bahwa PKS bisa nomor satu atau dua, tapi faktanya tidak seperti yang dihitung di atas kertas," pungkasnya.

Sementara pengamat komunikasi politik dari Universitas Islam Bandung, Muhammad Fuady menambahkan, meski PKS berpeluang gabung dengan pemerintahan mendatang, hal ini harus dipikirkan matang karena bisa mempengaruhi suara PKS ke depan.

“Partai ini tidak memiliki tradisi mengkhianati  suara konstituennya," kata Fuady.



Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Pernah Tembak Mati Perampok Toko Emas, Eks Kapolres Jakbar Kini Jabat Kapolda Papua Barat

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:17

PIEP Datangkan 450 Ribu Barel Minyak dari Aljazair

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:07

Din Syamsuddin Tawarkan Konsep Etika Global Bersama di Forum Internasional Mauritius

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:05

KSP Kawal Ketat Kopdes Merah Putih hingga Capai Target

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:04

Strategi Pertamina Trans Kontinental Jaga Stabilitas Kinerja 2026

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:49

Lebih dari 42 Ribu Warga Ikut Pilih Logo HUT RI ke-81

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:40

Ketika Demonstrasi Punya Harga, yang Mati Bukan Hanya Integritas Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:34

Forum Bersama Raja Charles III, Jumhur Bicara Kebijakan Pengelolaan Limbah

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:30

Menkop Gandeng KSP Percepat Operasionalisasi Kopdes

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:23

AKBP Supriyanto jadi Kapolres Pertama Kawasan IKN

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:20

Selengkapnya