Berita

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)/Ist

Politik

Masyarakat Berharap PKS Oposisi

MINGGU, 17 MARET 2024 | 13:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempunyai pengalaman panjang berada di barisan oposisi. Publik pun bertanya-tanya arah politik PKS usai Pemilu 2024 ini, apakah tetap berada di oposisi atau merapat ke koalisi pemerintahan mendatang.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan
menjadi oposisi selama 10 tahun tentunya cukup melelahkan.

Kalaupun partai berlambang bulan sabit dan padi itu memutuskan merapat ke kubu Prabowo Subianto yang dinyatakan menang versi quick count, maka peluangnya terbuka lebar karena tidak memiliki resistensi.

Kalaupun partai berlambang bulan sabit dan padi itu memutuskan merapat ke kubu Prabowo Subianto yang dinyatakan menang versi quick count, maka peluangnya terbuka lebar karena tidak memiliki resistensi.

“PKS tidak ada kendala dengan Prabowo, telah membersamai dua kali pemilu, dan ini tidak membuat chemistry mereka sulit untuk bersatu," kata Pangi lewat keterangan tertulisnya, Minggu (17/3).

Pangi memandang tidak ada partai yang bisa sanggup menjadi oposisi selama 15 tahun. Namun jika PKS mengambil jalan sulit itu, maka patut diapresiasi.

“Saya pikir PKS lebih mempertimbangkan kebermanfaatan dan kemudharatannya. Masyarakat masih berharap ada oposisi," sambung Pangi.

Di sisi lain, Pangi melihat masyarakat kurang mengapresiasi kesungguhan PKS yang telah menjadi oposisi selama dua periode Presiden Joko Widodo. Hal ini dapat dilihat dari perolehan suara PKS yang tidak jauh berbeda pada Pemilu 2019.

“Rakyat tidak cukup cerdas untuk itu. Rakyat tidak memberikan reward terhadap perjuangan PKS. Saya berpikir bahwa PKS bisa nomor satu atau dua, tapi faktanya tidak seperti yang dihitung di atas kertas," pungkasnya.

Sementara pengamat komunikasi politik dari Universitas Islam Bandung, Muhammad Fuady menambahkan, meski PKS berpeluang gabung dengan pemerintahan mendatang, hal ini harus dipikirkan matang karena bisa mempengaruhi suara PKS ke depan.

“Partai ini tidak memiliki tradisi mengkhianati  suara konstituennya," kata Fuady.



Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya