Dewan Aglomerasi Diperingatkan Tak Ganggu Tupoksi Kepala Daerah

Keberadaan Dewan Aglomerasi dalam Rancangan Undang Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) jangan sampai berbenturan dengan tugas dan fungsi (Tupoksi) kepala daerah.

Anggota Baleg DPR RI, Taufik Basari mengatakan, konsep aglomerasi sejatinya tidak menyatukan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodebatekjur) menjadi satu wilayah, melainkan mengoordinasikan daerah-daerah itu dalam mendukung pembangunan Jakarta.

“Ketika kita membicarakan bagaimana pembangunan Jakarta, bagaimana pengelolaan kawasan Jakarta, maka kita juga harus melibatkan kawasan-kawasan penunjang ini. Nah itulah yang disebut aglomerasi ini,” kata Taufik lewat keterangan resminya, Minggu (17/3).

Namun dari segi tata kelola pemerintahannya, tambah Taufik, kawasan-kawasan penunjang tetap di bawah daerah otonominya masing-masing, di bawah arahan dari kepala daerah.

“Tangerang kembali pada Banten, Depok Bogor Bekasi kembali pada Jawa Barat, jadi memang dari segi pemerintahan mereka punya tata kelola pemerintahannya sendiri yang otonom,” ujarnya.

Nantinya, kepala daerah yang masuk dalam kawasan aglomerasi mesti bersinergi dengan Gubernur DKJ.

“Ketika kita bicara soal DKJ dengan kawasan aglomerasi, maka kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kawasan aglomerasi harus menjadi tanggung jawab bersama,” tutup Taufik.