Berita

Juru bicara junta Niger, Amadou Abdramane/Net

Dunia

Junta Niger Putus Kerjasama Militer dengan AS

MINGGU, 17 MARET 2024 | 09:36 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perjanjian kerjasama militer dengan Amerika Serikat yang terbentuk sejak 2012 lalu, kini telah diputus secara sepihak oleh Junta Niger.

Dalam sebuah pernyataan pada Minggu (17/3), juru bicara pemerintah Niger, Amadou Abdramane mengatakan bahwa pihaknya telah memutuskan untuk mengakhiri kerjasama militer dengan AS.

Dikatakan bahwa keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.


"Secara bertanggung jawab (Niger) memutuskan untuk segera mengakhiri perjanjian yang mengizinkan personel militer AS dan pegawai sipil dari Departemen Pertahanan Amerika berada di wilayah Niger," ungkapnya, seperti dimuat AFP.

Lebih lanjut, Abdramane mengungkap bahwa sudah tidak ada kesesuaian dengan AS. Di mana Washington disebut menolak mengikuti protokol diplomatik dan tidak memberi tahu Niger tentang komposisi delegasi.

Terlebih, menurut penuturan Abdramane, kehadiran pasukan AS di wilayah Niger adalah tindakan ilegal.

"Tindakan AS memberikan kondisi yang tidak menguntungkan bagi Niger, khususnya dalam hal kurangnya transparansi mengenai kegiatan," ungkapnya.

Sejak diambil alih oleh junta militer, Niger mulai menjauhkan diri dari Barat. Sebelum AS, negara itu juga membatalkan dua kemitraan keamanan dan pertahanan dengan Uni Eropa tahun lalu.

Junta Niger justru bergerak menjalin kerjasama dengan Afrika Barat dan Rusia, tampak melalui penandatangan MoU penguatan kerjasama militer Desember 2023.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya