Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Ekonom Ingatkan Pemerintah Dampak Kenaikan PPN 12 Persen

SABTU, 16 MARET 2024 | 20:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diingatkan untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan ekonomi. Sebab, hal itu akan berdampak serius pada perekonomian nasional.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, memberikan peringatan serius terkait kebijakan pemerintah dalam menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen di awal 2025.

"Ini kenaikan tarif PPN yang sangat tinggi. Kelas menengah sudah dihantam kenaikan harga pangan, ke depan masih ditambah penyesuaian tarif PPN 12 persen," ujar Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (16/3).


Bhima juga mengungkapan keprihatinannya terhadap kemungkinan penurunan belanja masyarakat dan perlambatan penjualan produk sekunder seperti elektronik, kendaraan bermotor, dan kosmetik.

Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kembali rencana kenaikan tarif PPN 12 persen karena dapat mengancam pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada konsumsi rumah tangga.

"Sebaiknya rencana penyesuaian tarif PPN dibatalkan. Kalau mau dorong rasio pajak perluas dong objek pajaknya bukan utak atik tarif. Menaikan tarif pajak itu sama dengan berburu di kebun binatang alias cara paling tidak kreatif," pungkasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Ironi, Kasat Narkoba Polres Kukar Ditangkap Kasus Narkoba

Jumat, 15 Mei 2026 | 22:14

SOKSI Bangkitkan Program P2KB, Perkuat Kaderisasi dan Konsolidasi Golkar

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:55

Konsultasi Bilateral di Moskow, RI-Rusia Soroti Konflik Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:50

Proyek Coretax DJP Digugat Buntut Aroma Monopoli

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:47

Masalah Etik dan Suap, Menteri PU Panggil Pulang ASN dari Luar Negeri

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:33

Ini Tips Menghitung Komponen Pembayaran Listrik

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:02

Nakba dan Perubahan Politik Regional di Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:57

Mantan Kepala Bakamla Ingatkan Kesiapan Finansial Negara Memodernisasi Alutsista

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:37

Menko Airlangga Bertemu PM Belarus, Ini yang Dibahas

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:36

Pakar: Ibu Kota Negara RI di Jakarta Konstitusional

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:09

Selengkapnya