Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Ekonom Ingatkan Pemerintah Dampak Kenaikan PPN 12 Persen

SABTU, 16 MARET 2024 | 20:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diingatkan untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan ekonomi. Sebab, hal itu akan berdampak serius pada perekonomian nasional.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, memberikan peringatan serius terkait kebijakan pemerintah dalam menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen di awal 2025.

"Ini kenaikan tarif PPN yang sangat tinggi. Kelas menengah sudah dihantam kenaikan harga pangan, ke depan masih ditambah penyesuaian tarif PPN 12 persen," ujar Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (16/3).


Bhima juga mengungkapan keprihatinannya terhadap kemungkinan penurunan belanja masyarakat dan perlambatan penjualan produk sekunder seperti elektronik, kendaraan bermotor, dan kosmetik.

Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kembali rencana kenaikan tarif PPN 12 persen karena dapat mengancam pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada konsumsi rumah tangga.

"Sebaiknya rencana penyesuaian tarif PPN dibatalkan. Kalau mau dorong rasio pajak perluas dong objek pajaknya bukan utak atik tarif. Menaikan tarif pajak itu sama dengan berburu di kebun binatang alias cara paling tidak kreatif," pungkasnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya