Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Ekonom Ingatkan Pemerintah Dampak Kenaikan PPN 12 Persen

SABTU, 16 MARET 2024 | 20:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diingatkan untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan ekonomi. Sebab, hal itu akan berdampak serius pada perekonomian nasional.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, memberikan peringatan serius terkait kebijakan pemerintah dalam menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen di awal 2025.

"Ini kenaikan tarif PPN yang sangat tinggi. Kelas menengah sudah dihantam kenaikan harga pangan, ke depan masih ditambah penyesuaian tarif PPN 12 persen," ujar Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (16/3).


Bhima juga mengungkapan keprihatinannya terhadap kemungkinan penurunan belanja masyarakat dan perlambatan penjualan produk sekunder seperti elektronik, kendaraan bermotor, dan kosmetik.

Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kembali rencana kenaikan tarif PPN 12 persen karena dapat mengancam pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada konsumsi rumah tangga.

"Sebaiknya rencana penyesuaian tarif PPN dibatalkan. Kalau mau dorong rasio pajak perluas dong objek pajaknya bukan utak atik tarif. Menaikan tarif pajak itu sama dengan berburu di kebun binatang alias cara paling tidak kreatif," pungkasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Gol Dramatis Lautaro Martínez Bawa Argentina ke Final

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:20

KPK Watch Dorong DPR Percepat Bahas RUU Perampasan Aset

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:03

Klaster Asabri-Jiwasraya dari Suap, Gratifikasi, hingga Pencucian Uang

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:30

Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin!

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:08

Pemilu 2029 Inkonstitusional Jika UU Pemilu Tak Direvisi

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:04

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta? Ah, Jangan Bercanda

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:40

Fahira Idris: Ancaman Bom Bukan Candaan!

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:08

Kasus Febrie Adriansyah Berpeluang Antiklimaks

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Dominasi Agrinas di KDKMP Membahayakan Desa

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Kejagung Bikin Dagelan Kasus Febrie Adriansyah

Kamis, 16 Juli 2026 | 01:18

Selengkapnya