Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Ekonom Ingatkan Pemerintah Dampak Kenaikan PPN 12 Persen

SABTU, 16 MARET 2024 | 20:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diingatkan untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan ekonomi. Sebab, hal itu akan berdampak serius pada perekonomian nasional.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, memberikan peringatan serius terkait kebijakan pemerintah dalam menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen di awal 2025.

"Ini kenaikan tarif PPN yang sangat tinggi. Kelas menengah sudah dihantam kenaikan harga pangan, ke depan masih ditambah penyesuaian tarif PPN 12 persen," ujar Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (16/3).


Bhima juga mengungkapan keprihatinannya terhadap kemungkinan penurunan belanja masyarakat dan perlambatan penjualan produk sekunder seperti elektronik, kendaraan bermotor, dan kosmetik.

Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kembali rencana kenaikan tarif PPN 12 persen karena dapat mengancam pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada konsumsi rumah tangga.

"Sebaiknya rencana penyesuaian tarif PPN dibatalkan. Kalau mau dorong rasio pajak perluas dong objek pajaknya bukan utak atik tarif. Menaikan tarif pajak itu sama dengan berburu di kebun binatang alias cara paling tidak kreatif," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

APKLI Perjuangan Ajak Publik Siap Hadapi Bonus Demografi 2030

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:26

Fahira Idris Apresiasi RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan Desember

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:10

Pernyataan Budi Arie Tak Harus Menjadi Polemik

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:54

BPOM Gratiskan Izin Edar UMK Pangan Olahan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:30

PP KMHDI Tuntut Presiden Evaluasi Kemenhut, Kemendikdasmen, dan Bakom

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:15

Menavigasi Turbulent Ocean, Menjinakkan Rivalitas Great Powers, dan Mematahkan Clash of Civilizations di Era Presiden SBY

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:00

Ketum Gibranku: Relawan Solid Kawal Prabowo-Gibran hingga 2029

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:59

Dua Tahun Warga Tegal Alur Pakai Jembatan Bambu, Dinas SDA Kena Semprot

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:42

Menguji Relevansi Teladan Rasulullah di Tengah Krisis Etika Global

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:40

Berbincang dengan Habib Rizieq

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:20

Selengkapnya