Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Pikat Lebih Banyak Investor, India Turunkan Pajak Impor Kendaraan Listrik

SABTU, 16 MARET 2024 | 15:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dalam upayanya menarik lebih banyak Investor, Pemerintah India berencana menurunkan pajak impor kendaraan listrik bagi perusahaan yang akan mendirikan fasilitas manufaktur lokal.

Menurut siaran pers yang dirilis Jumat (15/3), perusahaan yang ingin mendapat potongan pajak harus berinvestasi minimal 500 juta dolar AS. Mereka diberi waktu tiga tahun untuk membangun pabrik lokal untuk memproduksi kendaraan listrik dengan setidaknya 25 persen komponen bersumber dari dalam negeri.

Perusahaan yang memenuhi persyaratan ini akan diizinkan mengimpor 8.000 kendaraan listrik per tahun dengan pengurangan bea masuk sebesar 15 persen untuk mobil seharga 35.000 dolar AS atau lebih.


"Kebijakan baru ini akan memberikan konsumen India akses terhadap teknologi terkini, meningkatkan inisiatif Make in India, memperkuat ekosistem kendaraan listrik dengan mendorong persaingan yang sehat di antara para pemain kendaraan listrik," kata Kementerian Industri Berat dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Tecno Crunch, Sabtu (16/3).

Kementerian juga mengatakan kebijakan baru akan membantu membuat biaya produksi yang lebih rendah, pengurangan impor minyak mentah, menurunkan defisit perdagangan, mengurangi polusi udara, khususnya di perkotaan, serta akan berdampak positif pada kesehatan dan lingkungan.

Perubahan kebijakan tersebut kemungkinan akan membuka jalan bagi Tesla untuk masuk ke India, karena perusahaan yang dipimpin Elon Musk tersebut telah melakukan pembicaraan dengan pemerintah untuk menurunkan bea masuk atas mobil listriknya selama bertahun-tahun.

Langkah ini juga sejalan dengan tujuan India untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik dan mengurangi ketergantungannya pada impor minyak, dengan negara tersebut menetapkan target untuk mencapai 30 persen penjualan mobil listrik pada tahun 2030.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya