Kenaikan PPN Bukan Solusi Instan Dongkrak Penerimaan Negara

Menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 bukan solusi instan untuk mendongkrak penerimaan negara.

Demikian pandangan Anggota DPRD DKI Jakarta asal Fraksi Partai Nasdem Ahmad Lukman Jupiter dalam keterangannya, Sabtu (16/3).

"Dampak dominonya pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perlu dikaji secara mendalam dan dipertimbangkan dengan matang," kata Jupiter.

Menurut Jupiter, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bersinergi mencari solusi terbaik untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan penerimaan negara tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat.

"Mari jadikan momentum ini untuk mendorong reformasi perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan," kata Jupiter.

Jupiter mengingatkan bahwa pajak yang dibayar masyarakat adalah untuk membangun bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Gunakanlah uang pajak dengan penuh tanggung jawab dan transparan," kata Jupiter.

Lantas, apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dampak domino kenaikan PPN 12 persen?

Pertama, menerapkan kebijakan yang prorakyat. Memberikan subsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat kelas menengah dan bawah untuk meringankan beban mereka.

Kedua, memperluas basis pajak. Mencari sumber penerimaan negara alternatif dengan memperluas basis pajak, bukan hanya mengandalkan PPN.

Ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara. Memastikan setiap rupiah uang pajak digunakan secara optimal untuk kepentingan rakyat.

Keempat, melibatkan publik dalam proses pengambilan kebijakan. Mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat sebelum memutuskan kebijakan yang berdampak luas.