Berita

Anggota DPRD DKI Jakarta asal Fraksi Partai Nasdem Ahmad Lukman Jupiter/Ist

Politik

Kenaikan PPN Bukan Solusi Instan Dongkrak Penerimaan Negara

SABTU, 16 MARET 2024 | 11:13 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 bukan solusi instan untuk mendongkrak penerimaan negara.

Demikian pandangan Anggota DPRD DKI Jakarta asal Fraksi Partai Nasdem Ahmad Lukman Jupiter dalam keterangannya, Sabtu (16/3).

"Dampak dominonya pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perlu dikaji secara mendalam dan dipertimbangkan dengan matang," kata Jupiter.

Menurut Jupiter, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bersinergi mencari solusi terbaik untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan penerimaan negara tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat.

"Mari jadikan momentum ini untuk mendorong reformasi perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan," kata Jupiter.

Jupiter mengingatkan bahwa pajak yang dibayar masyarakat adalah untuk membangun bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Gunakanlah uang pajak dengan penuh tanggung jawab dan transparan," kata Jupiter.

Lantas, apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dampak domino kenaikan PPN 12 persen?

Pertama, menerapkan kebijakan yang prorakyat. Memberikan subsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat kelas menengah dan bawah untuk meringankan beban mereka.

Kedua, memperluas basis pajak. Mencari sumber penerimaan negara alternatif dengan memperluas basis pajak, bukan hanya mengandalkan PPN.

Ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara. Memastikan setiap rupiah uang pajak digunakan secara optimal untuk kepentingan rakyat.

Keempat, melibatkan publik dalam proses pengambilan kebijakan. Mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat sebelum memutuskan kebijakan yang berdampak luas.




Populer

Pesawat Nepal Jatuh, Hanya Satu Orang yang Selamat

Rabu, 24 Juli 2024 | 15:16

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

KPK Bakal Audit Semua Rumah Sakit Telusuri Dugaan Fraud BPJS Kesehatan

Rabu, 24 Juli 2024 | 18:51

Kantor Rahim di Depok Ternyata Rumah Tinggal, Begini Kondisinya

Rabu, 17 Juli 2024 | 11:05

Duet Airin-Rano Karno Tak Terbendung di Pilkada Banten

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:23

UPDATE

Sabotase Kereta Cepat Jelang Pembukaan Olimpiade Paris, PM Prancis: Ini Dilakukan Terencana

Sabtu, 27 Juli 2024 | 17:47

Banyak Hadiah Menarik Pertamina di Booth dalam Event GIIAS 2024

Sabtu, 27 Juli 2024 | 17:37

Kabar Deklarasi Anies-Zaki, Golkar: Hoax!

Sabtu, 27 Juli 2024 | 17:15

Ekonomi Lesu, Laba Industri China Justru Naik 3,6 Persen

Sabtu, 27 Juli 2024 | 17:07

Putri Suku Oburauw Catar Akpol: Saya Busur Panah untuk Adik-adik

Sabtu, 27 Juli 2024 | 16:58

Kuasa Hukum Dini: Hakim Persidangan Greg Tannur Berat Sebelah

Sabtu, 27 Juli 2024 | 16:35

Dimyati Masih Ngarep Golkar dan PDIP Gabung

Sabtu, 27 Juli 2024 | 16:10

Menyusul TNI, Polri Rotasi 6 Kapolda Jelang Pilkada

Sabtu, 27 Juli 2024 | 15:32

Masih Cair, Peluang Jusuf Hamka di Pilkada Jakarta Masih Terbuka

Sabtu, 27 Juli 2024 | 15:31

4 Pangdam Dirotasi Jelang Pilkada, Ajudan Jokowi jadi Pangdam Brawijaya

Sabtu, 27 Juli 2024 | 15:13

Selengkapnya