Berita

SIRA dorong Pj Gubernur Sumsel rekomendasikan pencopotan Pj Bupati Muara Enim ke Kemendagri/Istimewa

Politik

Pj Gubernur Sumsel Didesak Rekomendasikan Pencopotan Pj Bupati Muara Enim

SABTU, 16 MARET 2024 | 06:21 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Puluhan penggiat antikorupsi di Sumatera Selatan (Sumsel) mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, untuk segera merekomendasikan pencopotan Ahmad Rizali sebagai Pj Bupati Muara Enim kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Mereka menilai Ahmad Rizali telah gagal dalam menjalankan tugasnya yang berimbas pada kinerja pemerintahan daerah.

Direktur Eksekutif Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA), Rahmat Sandi Iqbal mengatakan, ada beberapa poin yang menjadi catatan mereka terhadap kinerja Pj Bupati Muara Enim.


Salah satu indikator yang disoroti adalah tingginya tingkat inflasi yang mencapai 4,63 persen berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel per Februari 2024.

Tingkat inflasi ini menjadi yang tertinggi di Sumsel dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,98.

"Sehingga secara kualitas, Pj Bupati Muara Enim kami nilai kurang mampu meningkatkan kualitas pemerintahan di wilayah tersebut," kata Rahmat saat dibincangi Kantor Berita RMOLSumsel, usai menggelar aksi di Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (15/3).

Rahmat menuturkan, kegagalan menekan angka inflasi di kabupaten memberikan dampak langsung terhadap penekanan angka inflasi di tingkat Provinsi Sumsel.

"Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut di atas, kami berharap kepada Pj Gubernur Sumsel untuk segera menindaklanjuti laporan ini, dengan merekomendasikan kepada Kemendagri untuk mencopot PJ Bupati Muara Enim dari jabatannya, dan segera mencari penggantinya yang lebih berkompeten dan paham tentang bagaimana cara menjalankan roda Pemerintahan yang baik," papar Rahmat.

Menurutnya, evaluasi kinerja Pj Kepala Daerah harusnya bisa dilakukan secara berkala dengan tolok ukur tertentu. Sehingga, apabila tidak tercapai maka bisa digantikan dengan orang yang lebih berkompeten.

"Apalagi mereka (Pj Kepala Daerah) ini sifatnya hanya sementara sehingga mudah untuk mengevaluasinya apabila target yang diemban tidak tercapai," tandasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya