Berita

SIRA dorong Pj Gubernur Sumsel rekomendasikan pencopotan Pj Bupati Muara Enim ke Kemendagri/Istimewa

Politik

Pj Gubernur Sumsel Didesak Rekomendasikan Pencopotan Pj Bupati Muara Enim

SABTU, 16 MARET 2024 | 06:21 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Puluhan penggiat antikorupsi di Sumatera Selatan (Sumsel) mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, untuk segera merekomendasikan pencopotan Ahmad Rizali sebagai Pj Bupati Muara Enim kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Mereka menilai Ahmad Rizali telah gagal dalam menjalankan tugasnya yang berimbas pada kinerja pemerintahan daerah.

Direktur Eksekutif Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA), Rahmat Sandi Iqbal mengatakan, ada beberapa poin yang menjadi catatan mereka terhadap kinerja Pj Bupati Muara Enim.


Salah satu indikator yang disoroti adalah tingginya tingkat inflasi yang mencapai 4,63 persen berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel per Februari 2024.

Tingkat inflasi ini menjadi yang tertinggi di Sumsel dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,98.

"Sehingga secara kualitas, Pj Bupati Muara Enim kami nilai kurang mampu meningkatkan kualitas pemerintahan di wilayah tersebut," kata Rahmat saat dibincangi Kantor Berita RMOLSumsel, usai menggelar aksi di Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (15/3).

Rahmat menuturkan, kegagalan menekan angka inflasi di kabupaten memberikan dampak langsung terhadap penekanan angka inflasi di tingkat Provinsi Sumsel.

"Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut di atas, kami berharap kepada Pj Gubernur Sumsel untuk segera menindaklanjuti laporan ini, dengan merekomendasikan kepada Kemendagri untuk mencopot PJ Bupati Muara Enim dari jabatannya, dan segera mencari penggantinya yang lebih berkompeten dan paham tentang bagaimana cara menjalankan roda Pemerintahan yang baik," papar Rahmat.

Menurutnya, evaluasi kinerja Pj Kepala Daerah harusnya bisa dilakukan secara berkala dengan tolok ukur tertentu. Sehingga, apabila tidak tercapai maka bisa digantikan dengan orang yang lebih berkompeten.

"Apalagi mereka (Pj Kepala Daerah) ini sifatnya hanya sementara sehingga mudah untuk mengevaluasinya apabila target yang diemban tidak tercapai," tandasnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Penempatan Manajer Kopdes Harus Dilakukan Agar Tidak Terjadi Pemborosan APBN

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:24

Industri Alas Kaki Serap 3,8 Juta Pekerja

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:18

SHOW Token Siap Listing di Indodax, Bidik Perluasan Pasar Indonesia

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:14

Indonesia Gandeng Panama Perluas Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:11

Nikita Bier Mundur dari Jabatan Kepala Produk X

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:02

BNBR Jadi Sorotan, Ratusan Juta Saham Diperdagangkan Pagi Ini

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:49

Zulhas Bongkar Fenomena Kepala Daerah Disponsori "Toke"

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:28

Antusiasme Membludak, 128 Ribu Orang Berebut Tiket Upacara HUT Ke-81 RI

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:16

Ekonomi Kuartal II Tumbuh 5,29 Persen, DPR Soroti Ketergantungan pada Konsumsi

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:13

Kemenag Rilis 40 Buku Digital PAI, Terintegrasi dengan Teknologi AI

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:06

Selengkapnya