Berita

Prabowo Subianto dan Surya Paloh dalam satu kesempatan pertemuan di Hambalang/RMOL

Politik

Bukan 2 Kursi Menteri, Prabowo Mesti Buat Tawaran Menggiurkan untuk Nasdem

KAMIS, 14 MARET 2024 | 14:52 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Desas-desus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) akan mendapat dua kursi menteri, jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024/2029, dianggap belum cukup menggiurkan.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza menerangkan, Nasdem punya daya tawar yang mahal untuk diajak bergabung ke dalam pemerintahan hasil Pemilu 2024, apabila melihat rekam jejaknya selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Meskipun, menurut Efriza dalam kontestasi Pilpres 2024 Nasdem mengusung Anies Baswedan yang berbeda haluan dengan Presiden Joko Widodo.


"Alasan Nasdem menjadi oposisi juga tidak jelas. Toh Anies bukan kadernya, Anies juga non-partai, Nasdem juga bagian pemerintahan," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (14/3).

"Prabowo dan Jokowi juga melihat Nasdem memang loyal selama bersama di pemerintahan, sehingga memungkinkan Nasdem pindah haluan. Hanya saja, sikap Nasdem diyakini tak secepat kilat," sambungnya.

Di samping itu, dosen ilmu pemerintahan dari Universitas Pamulang itu memandang, perubahan sikap Nasdem yang tidak lagi ngotot menggulirkan hak angket DPR, dinilai sebagai sinyal atau strategi agar digoda merapat ke barisan koalisi pemerintahan kelak.

Sehingga, Efriza meyakini pasangan Prabowo-Gibran mesti menyodorkan hal-hal yang bisa membuat Nasdem dan sang ketua umum Surya Paloh menjadi mau bergabung dengan koalisi pemerintahan pasca Jokowi.

"Dan yang utama Prabowo penawarannya seberapa menggiurkan dan seberapa penting menempatkan posisi Nasdem sebagai bagian dari pemerintahan," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya