Berita

PKS Aceh laporkan PDIP terkait dugaan penggelembungan suara ke Panwaslih Aceh/RMOLAceh

Politik

PDIP Dilaporkan PKS ke Panwaslih Aceh

RABU, 13 MARET 2024 | 20:00 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh melaporkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait dugaan penggelembungan suara di 5 kabupaten ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) setempat.

"Kita sore ini membawa berkas daripada data-data penggelembungan suara untuk salah satu partai politik nasional yakni PDI Perjuangan, dalam hal ini jumlahnya berkisar sekitar 23.172 yang menyebar di lima kabupaten," kata calon anggota legislatif DPR RI dari PKS, Rafly Kande, dikutip Kantor Berita RMOLAceh, Rabu (13/3) .

Menurut Rafly, dugaan penggelembungan suara PDIP itu terjadi di 5 kabupaten di Aceh. Yaitu Pidie, Pidie Jaya, Subulussalam, Simeulue, dan Kota Banda Aceh.


Dugaan penggelembungan suara ini ditemukan setelah PKS melakukan analisis data hasil rekapitulasi suara. Bahkan, ditemukan perbedaan signifikan antara C Hasil dengan D Hasil.

"Karena kalau kita lihat dari data itu PKS memperoleh kursi (DPR RI). Oleh sebab itu, kita datang hari ini bersama caleg lainnya dan Ketua PKS Aceh untuk meminta supaya institusi ini (Panwaslih Aceh) berjalan dengan baik," ujarnya.

Sementara itu, calon anggota DPD RI, Ghufron Zainal Abidin mengatakan, pihaknya melaporkan PDIP karena mempunyai bukti atas dugaan penggelembungan suara.

Bahkan, Ghufron mengaku sudah menyampaikan bukti-bukti itu ke Panwaslih Aceh. Karena penggelembungan suara ini telah merugikan PKS, di mana seharusnya mendapatkan kursi dapil Aceh I untuk DPR RI.

"Tentu kami masih percaya lembaga Panwaslih Aceh akan melaksanakan tugas dengan baik. Jadi kita yakin bahwa laporan kita ini akan ditindaklanjuti," tandas Ghufron.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya