Berita

PKS Aceh laporkan PDIP terkait dugaan penggelembungan suara ke Panwaslih Aceh/RMOLAceh

Politik

PDIP Dilaporkan PKS ke Panwaslih Aceh

RABU, 13 MARET 2024 | 20:00 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh melaporkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait dugaan penggelembungan suara di 5 kabupaten ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) setempat.

"Kita sore ini membawa berkas daripada data-data penggelembungan suara untuk salah satu partai politik nasional yakni PDI Perjuangan, dalam hal ini jumlahnya berkisar sekitar 23.172 yang menyebar di lima kabupaten," kata calon anggota legislatif DPR RI dari PKS, Rafly Kande, dikutip Kantor Berita RMOLAceh, Rabu (13/3) .

Menurut Rafly, dugaan penggelembungan suara PDIP itu terjadi di 5 kabupaten di Aceh. Yaitu Pidie, Pidie Jaya, Subulussalam, Simeulue, dan Kota Banda Aceh.


Dugaan penggelembungan suara ini ditemukan setelah PKS melakukan analisis data hasil rekapitulasi suara. Bahkan, ditemukan perbedaan signifikan antara C Hasil dengan D Hasil.

"Karena kalau kita lihat dari data itu PKS memperoleh kursi (DPR RI). Oleh sebab itu, kita datang hari ini bersama caleg lainnya dan Ketua PKS Aceh untuk meminta supaya institusi ini (Panwaslih Aceh) berjalan dengan baik," ujarnya.

Sementara itu, calon anggota DPD RI, Ghufron Zainal Abidin mengatakan, pihaknya melaporkan PDIP karena mempunyai bukti atas dugaan penggelembungan suara.

Bahkan, Ghufron mengaku sudah menyampaikan bukti-bukti itu ke Panwaslih Aceh. Karena penggelembungan suara ini telah merugikan PKS, di mana seharusnya mendapatkan kursi dapil Aceh I untuk DPR RI.

"Tentu kami masih percaya lembaga Panwaslih Aceh akan melaksanakan tugas dengan baik. Jadi kita yakin bahwa laporan kita ini akan ditindaklanjuti," tandas Ghufron.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Pimpinan Baru OJK Perlu Perkuat Pengawasan Fintech Syariah

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:25

Barang Ilegal Lolos Lewat Blueray Cargo, Begini Alurnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:59

Legitimasi Adies Kadir sebagai Hakim MK Tidak Bisa Diganggu Gugat

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:36

Uang Dolar Hingga Emas Disita KPK dari OTT Pejabat Bea Cukai

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:18

Pemda Harus Gencar Sosialisasi Beasiswa Otsus untuk Anak Muda Papua

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:50

KPK Ultimatum Pemilik Blueray Cargo John Field Serahkan Diri

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:28

Ini Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:08

KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Pejabat Bea Cukai, 1 Masih Buron

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:45

Pengamat: Wibawa Negara Lahir dari Ketenangan Pemimpin

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:24

Selengkapnya