Berita

Tentara Ukraina/Net

Global

Gedung Putih Siapkan Paket Bantuan Darurat 300 Juta Dolar untuk Ukraina

RABU, 13 MARET 2024 | 15:37 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Amerika Serikat Joe Biden memerintahkan pengiriman paket bantuan darurat sebesar 300 juta dolar AS (Rp4,6 triliun) untuk Ukraina.

Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan pada Rabu (13/3) mengatakan bahwa kebijakan itu memungkinkan tentara Ukraina bertahan, sambil menunggu paket bantuan lebih besar yang saat ini masih tertahan di kongres.

“Hari ini, atas nama Presiden Biden, saya mengumumkan paket darurat bantuan keamanan dan senjata serta peralatan senilai 300 juta dolar AS untuk memenuhi beberapa kebutuhan mendesak Ukraina,” ungkapnya, seperti dimuat National News.


Sullivan menjelaskan bahwa dana darurat itu berasal dari penghematan biaya tak terduga dari kontrak Pentagon dan berisi sejumlah besar peluru artileri, peluncur, dan amunisi untuk Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi.

Sekretaris Pers Pentagon, Mayjen Pat Ryder mengatakan paket itu juga akan mencakup rudal anti-pesawat Stinger, amunisi senjata kecil, dan munisi tandan.

Senjata-senjata itu akan tiba di Ukraina dengan cepat dan akan membuat Ukraina bertahan selama beberapa minggu.

“Tetapi belum ada yang mendekati apa yang mereka perlukan untuk dapat terus mempertahankan perjuangan ini,” katanya, sambil menyerukan Kongres untuk menyetujui lebih banyak dana bagi Ukraina.

Selain dana darurat, AS juga berencana mengirim sejumlah Sistem Rudal Taktis Angkatan Darat jarak jauh tambahan ke Ukraina.

Pendanaan tambahan sebesar 60 miliar dolar AS untuk Ukraina telah disetujui oleh Senat, namun Mike Johnson, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasai Partai Republik, menolak untuk membawa masalah ini ke pemungutan suara.

Mantan presiden Donald Trump, yang merupakan calon presiden terdepan dari Partai Republik, menekan Johnson untuk tidak melakukan hal tersebut, karena ia khawatir akan memberikan kemenangan bagi Partai Demokrat pada tahun pemilu.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya