Berita

Ilustrasi Foto/Net

Publika

Omon-omon SENA

Oleh: Agnes Marcellina*
RABU, 13 MARET 2024 | 05:35 WIB

SENA (Seafood Expo North America) adalah pameran seafood terbesar di Amerika Serikat yang dihadiri oleh ribuan orang, tahun 2023 mencapai angka 18.900 orang dari seluruh dunia yang bergerak di bidang perikanan termasuk saya yang juga hadir dan berpameran dalam perhelatan besar tersebut di bulan Maret 2024 mulai tanggal 10-12.

Flashback ke belakang 19 tahun lalu, saat itu saya menjabat sebagai Sekjen APCI (Asosiasi Pengusaha Coldstorage Indonesia) adalah yang pertama kali menginisiasi adanya Pavilion Indonesia dan mewakili perusahaan-perusahaan perikanan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pameran tersebut yang waktu itu namanya adalah BSS (Boston Seafood Show) tapi kemudian berubah nama beberapa tahun lalu menjadi SENA.

Setelah tahun pertama 2015, tahun berikutnya Pavilion Indonesia hadir dengan beberapa perusahaan dan tahun tahun selanjutnya penyelenggara Pavilion Indonesia diambil alih oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Sejak saat itu sampai sekarang Pavilion Indonesia secara konsisten hadir bersama dengan negara negara Asia lainnya sebagai negara pengekspor hasil perikanan.


Selama 20 tahun saya hampir selalu hadir di pameran tersebut setiap tahunnya kecuali saat pandemi Covid-19.

Tentu kita harus berbangga bahwa pemerintah mendukung pengusaha perikanan dengan mengkoordinasi acara tersebut tetapi dukungan tersebut tidak cukup dilakukan di hilir saja tetapi harus mulai dari hulu. Supporting system harus mulai dari hulu ke hilir.

Tidak cukup pemerintah hanya memimpikan, menginginkan dan menyampaikan angka angka dalam volume maupun hitungan devisa yang sangat fantastis dan kenaikan berkali kali lipat yang akan dilakukan dalam waktu 5 tahun kalau tanpa adanya upaya konsolidasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Jika seperti itu maka namanya cuma omong kosong alias omon-omon.

Langkah strategis, terarah, terukur dan fokus dengan semua pihak harus dilakukan dan yang lebih penting lagi adalah pemerintah sebagai pemangku kebijakan janganlah membuat peraturan peraturan yang aneh aneh yang  justru membuat perikanan kita malah mundur ke belakang dan bukan maju ke depan.

Indonesia sebagai negara maritim terbesar dengan laut terpanjang di dunia dan lain lain sering sekali kita dengar dari para pejabat yang berpidato, so what? Hasilnya apa? Apakah berkat alam tersebut sudah mensejahterakan nelayan? Memakmurkan Indonesia? Rasanya belum!

Pucuk pimpinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan seyogyanya adalah harus orang yang mengerti, memahami dan orang yang tepat jika kita ingin benar benar memajukan bangsa ini di bidang kelautan dan perikanan. Bukan hanya sekedar orang yang ditunjuk dari partai politik tanpa latar belakang sama sekali.

Semoga Presiden yang akan dilantik Oktober 2024 nanti memilih the right man on the right place di semua pucuk pimpinan kementerian. Jika tidak maka ekonomi Indonesia hanya akan berjalan di tempat dan slogan mensejahterakan dan memakmurkan bangsa dan negara hanya menjadi indah dalam tulisan dan merdu dalam pidato.

Pada tahun 2019-2020 saya sempat berada dalam team penasehat MKP bersama dengan 13 orang lainnya. Ada perwakilan akademisi berbagai universitas khususnya Fakultas Perikanan, ada ahli komunikasi publik, ada ahli kemaritiman, ahli hukum dan saya sendiri mewakili dunia usaha. Tim tersebut sebenarnya sangat bagus dalam rangka memberikan khazanah dari berbagai perspektif untuk MKP (Menteri Kelautan dan Perikanan) tetapi sayangnya pada saat pergantian MKP yang baru, team tersebut ditiadakan dan MKP baru mungkin menganggap bahwa hal tersebut tidak diperlukan. Sayang sekali.

Perikanan Indonesia yang saat ini tidak sedang dalam keadaan baik baik saja dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi tapi ayo semangat kita melakukan perubahan. Salam Indonesia Maju.

*Penulis adalah pelaku usaha perikanan Indonesia

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya