Perdana Menteri Haiti Ariel Henry/Net
Di tengah kerusuhan antar geng dan militer yang terus meningkat, Perdana Menteri Haiti Ariel Henry akhirnya setuju untuk mengundurkan diri.
Kabar itu diungkap oleh Presiden Guyana Irfaan Ali setelah konferensi digelar antara Kepala Pemerintahan Komunitas Karibia (CARICOM) bersama pemangku kepentingan Haiti di Jamaika pada Selasa (12/3).
"Dengan ini, kami mengakui pengunduran diri Perdana Menteri Ariel Henry untuk membentuk dewan presiden transisi dan menunjuk perdana menteri sementara," ujar Ali, seperti dimuat AFP.
Pertemuan internasional itu digelar untuk mempercepat transisi politik di negar yang dikuasai geng-geng bersenjata setelah presidennya dibunuh hampir dua tahun lalu.
Dalam pidato video pengunduran dirinya, Henry mendesak masyarakat Haiti untuk tetap tenang.
"Saya ingin berterima kasih kepada rakyat Haiti atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya meminta seluruh warga Haiti untuk tetap tenang dan melakukan segala yang mereka bisa agar perdamaian dan stabilitas dapat kembali secepat mungkin," ujarnya.
Berdasarkan hasil kesepakatan konferensi, setelah Henry mundur kepemimpinan Haiti akan dipegang oleh dewan transisi, terdiri dari tujuh anggota yang mewakili berbagai gerakan Haiti dengan hak untuk memilih dan dua pengamat tanpa hak memilih.
Dewan itu akan menjalankan sejumlah kewenangan presiden untuk sementara dan bertindak berdasarkan suara mayoritas.
“Pemerintahan yang saya pimpin akan segera mengundurkan diri setelah pelantikan dewan [transisi],” kata Henry.
Pengunduran dirinya diperkirakan akan berlangsung selama beberapa hari mendatang.
Kelompok CARICOM yang beranggotakan negara-negara Karibia telah menyatakan dengan jelas bahwa Henry dipandang sebagai hambatan bagi stabilitas Haiti dan bahwa ia harus mundur agar pergerakan ke dewan transisi dapat dimulai.
Henry yang seharusnya memimpin negara itu untuk sementara waktu sejak Juli 2021 setelah pembunuhan mantan Presiden Jovenel Moïse, telah berulang kali menunda pemilu, dengan mengatakan keamanan harus dipulihkan terlebih dahulu.
Banyak warga Haiti mempertanyakan dia memerintah negaranya selama ini tanpa presiden terpilih.
Geng-geng bersenjata berat memperketat cengkeraman mereka di jalan-jalan ibu kota Port-au-Prince, dan menyerang penjara utama untuk membantu ribuan narapidana melarikan diri.
Ibu kota Port-au-Prince dan wilayah sekitarnya berada dalam keadaan darurat selama sebulan, sementara jam malam telah diperpanjang.
Mantan Haiti, Matthias Pierre menyampaikan bahwa kondisi negaranya saat ini sudah sangat genting. Militer dan kepolisian nasional juga sudah kewalahan menghadapi pemberontakan geng.
"Pasukan polisi lemah, dan lebih dari 40 kantor polisi dihancurkan. Tentara sangat terbatas dan tidak memiliki perlengkapan; anggota geng menduduki sebagian besar pusat kota [Port-au-Prince] dan beberapa markas besar pemerintah," ungkapnya.
Pierre memperkirakan bahwa kondisinya akan semakin memburuk jika dibiarkan dan warga Haiti akan kehabisan makanan, obat-obatan senjata dukungan medis akibat kekacauan tersebut.
