Berita

Presiden Joko Widodo dinilai Jamiluddin Ritonga tak layak untuk memimpin koalisi partai politik pendukung Prabowo-Gibran/Net

Politik

Jokowi Tak Layak Jadi Ketua Koalisi

SELASA, 12 MARET 2024 | 15:08 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar Presiden Joko Widodo menjadi ketua koalisi partai politik pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemerintahan mendatang dinilai aneh. Pasalnya, Jokowi jauh dari kata memenuhi syarat sebagai ketua koalisi.

Menurut analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, ketua koalisi idealnya dijabat presiden terpilih. Dengan posisi itu, presiden pantas untuk menaungi semua ketua umum parpol pendukungnya.

"Selain itu, posisi presiden juga lebih punya power di mata ketua umum. Hal itu akan memudahkan dalam mensinergikan ketua partai untuk mencapai tujuan koalisi yang ingin dicapai," ujar Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/3).

"Kriteria itu tentu sudah tak dimiliki Jokowi lagi. Pada saat itu Jokowi bukan lagi presiden, sehingga power-nya juga akan ikut menurun," sambungnya.

Jamiluddin menambahkan, jika presiden terpilih nanti tidak bersedia menjadi ketua koalisi, maka sebaiknya disepakati dari salah satu dari ketua umum yang masuk dalam koalisi. Idealnya ketua umum yang disepakati berasal dari partai yang mendapat suara terbesar pada Pileg 2024.

Namun demikian, ketua koalisi bisa saja digilir dari ketua umum partai pengusung. Tentu hal ini atas kesepakatan partai pengusung dan presiden terpilih.

"Dengan cara itu, ketua koalisi benar-benar hasil kesepakatan. Jadi, siapapun yang jadi ketua koalisi diharapkan dapat diterima," jelasnya.

Atas dasar itu, Jamiluddin memandang Jokowi tak layak menjadi ketua Koalisi Indonesia Maju dalam kepemimpinan Prabowo-Gibran ke depan.

"Jokowi juga tidak memenuhi kriteria. Sebab Jokowi bukanlah ketua umum partai. Karena itu, Jokowi juga tertutup untuk menjadi ketua koalisi," tandasnya.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya