Berita

Dewan Keamanan PBB/Net

Dunia

DK PBB Desak Pengerahan Pasukan Multinasional Segera ke Haiti

SELASA, 12 MARET 2024 | 14:02 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Merespon kondisi Haiti yang semakin memburuk, Dewan Keamanan PBB mendesak disegerakannya pengerahan pasukan keamanan multinasional ke negara tersebut.

Dalam pernyataan pers pada Selasa (12/3), DK PBB menegaskan kembali keprihatinan mereka yang mendalam atas situasi keamanan dan kemanusiaan di Haiti dan mengutuk keras aktivitas kriminal geng-geng bersenjata yang terus mengganggu stabilitas.

Oktober tahun lalu, DK PBB mengesahkan resolusi tentang penempatan misi Dukungan Keamanan Multinasional (MSS) di Haiti.


Resolusi tersebut memutuskan bahwa biaya pelaksanaan operasi sementara ini akan ditanggung oleh kontribusi sukarela dan dukungan dari masing-masing negara anggota PBB dan organisasi regional.

Melihat kondisi yang sudah semakin tidak kondusif di Haiti, DK PBB berharap pasukan keamanan multinasional yang tergabung dalam misi MMS dapat segera dikerahkan.

"Diharapkan misi MMS ke Haiti dapat dikerahkan secepatnya," bunyi laporan tersebut seperti dimuat CGTN News.

Selain penempatan pasukan, DK PBB juga mendesak seluruh anggotanya untuk aktif terlibat negosiasi damai untuk mewudukan terselenggaranya pemilihan legislatif dan presiden Haiti yang bebas dan adil.

Mereka juga menyatakan keprihatinan besar atas aliran senjata dan amunisi ilegal ke Haiti, yang masih menjadi faktor utama ketidakstabilan dan kekerasan di negara itu.

"Negara-negara anggota PBB untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menerapkan embargo senjata dan menyerukan tindakan lebih lanjut oleh Dewan Keamanan," pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Wamenko Dradjad: Penilaian MSCI Tidak Selalu Benar

Jumat, 16 Oktober 2026 | 16:23

Trump Bicara Soal Denuklirisasi dengan Rusia dan Tiongkok

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:43

PGN Perkuat Efisiensi dan Daya Saing Bisnis Melalui Inisiatif Dekarbonisasi Berkelanjutan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:22

Kawasan Industri Diajak Cak Imin Bantu Korban Karhutla

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:11

OJK Denda DSSA, BREN, CUAN Rp2,1 Triliun, Sanksi 835 Pihak Tembus Rp390 Miliar

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:03

DIM RUU Migas Hampir Rampung 90 Persen

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:00

Airlangga Heran MSCI Mendadak Ancam Cabut Status Emerging Market RI Usai Bertemu Menkeu-BI di Bangkok

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:52

Pimpin Nasdem Garut, Lola Nelria: Partai Harus Hadir dalam Kehidupan Masyarakat

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:46

Houthi Serang Istana Presiden Yaman, Lima Meninggal Dunia

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:41

Kopdes Butuh Talenta Utuh agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:34

Selengkapnya