Berita

Ilustrasi Foto/RMOL

Politik

Pengamat: Bukti Kecurangan harus Mendapat Perhatian Serius KPU dan Bawaslu

SELASA, 12 MARET 2024 | 03:13 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD terus menggulirkan isu kecurangan Pemilu.

Pengajar Ilmu Politik dan Pemerintahan FHISIP Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah menyebut bahwa isu kecurangan itu harus bisa dibuktikan oleh kubu 01 dan 03.

"Jika memang pihak 01 dan 03 memiliki bukti kesalahan atau kecurangan yang kuat, maka seharusnya mendapatkan perhatian serius dari KPU, Bawaslu dan lembaga-lembaga pemantau independen,” kata Insan kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Senin (11/3).


Menurut dia, pelaksanaan Pemilu yang baik merupakan tolok ukur keberhasilan demokrasi di suatu negara.

“Lagi-lagi pemilu merupakan penentuan apakah hasil pemilu mencerminkan prinsip vox Populi vox dei, artinya hasilnya harus benar-benar mencerminkan kehendak rakyat,” jelasnya.

Dengan begitu, lanjut Insan, seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam pengawasan saat penghitungan dan penentuan hasil Pemilu.

“Satu-satunya cara menjamin keadilan itu adalah dengan pelibatan aktif seluruh lembaga pemantau independen dan masyarakat sipil untuk mengawasi kinerja lembaga negara seperti KPU dan Bawaslu dalam menentukan hasil Pemilu," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya