Berita

Pj Walikota Salatiga Yasip Khasani di Hotel Ramada, Karanganyar, Minggu (10/3)/RMOLJateng

Bisnis

Pemkot Salatiga Dorong Penggunaan Cukai Tembakau untuk Perbaiki Ekonomi

SENIN, 11 MARET 2024 | 01:01 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) menjadi sumber terbesar anggaran Kota Salatiga Tahun 2024.

Penjabat (Pj) Walikota Salatiga Yasip Khasani mengapresiasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penggunaan DBHCHT itu untuk pembangunan masyarakat.
 
Anggaran APBD Kota Salatiga Tahun 2024 yang bersumber dari DBHCHT sendiri sebesar Rp10.688.511.000 dengan rincian membiayai kegiatan bidang kesehatan (64 persen), bidang kesejahteraan masyarakat (26 persen) dan penegakan hukum (10 persen).


Sedangkan hasil rekonsiliasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) DBHCHT tahun 2023 dengan DJPK Kementerian Keuangan yakni anggaran kegiatan bersumber pada DBHCHT tahun 2023 sebesar Rp13.81 miliar, sedangkan realisasinya sebesar Rp12.91 miliar atau 93.45 persen.

"Segera lakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai regulasi, dengan kreativitas dan inovasi," usai Yasip Khasani usai kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi pelaksanaan kegiatan DBHCHT Kota Salatiga Tahun 2024 di Hotel Ramada, Karanganyar, dikutip Kantor Berita RMOLJateng, Minggu (10/03).

Dia juga meminta agar jajaran Pemerintah Kota Salatiga meningkatkan sinergi dan kolaborasi serta konsolidasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Dengan tepat mutu, tepat prinsip, tepat manfaat dan tepat administrasi," tegas Yasip.

Dia mengungkapkan, penggunaan DBHCHT guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi daerah dan menekan peredaran barang kena cukai ilegal dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pada akhirnya, dia berharap dapat meningkatkan keselarasan pemikiran, rencana aksi maupun gerak langkah untuk melaksanakan program Pemerintah Kota Salatiga dengan baik.

"Sehingga mampu meningkatkan kinerja pelaksanaan APBD, kinerja pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya