Berita

Markas UNRWA di Gaza/Net

Dunia

Swedia dan Kanada Setuju Lanjutkan Pendanaan UNRWA

MINGGU, 10 MARET 2024 | 10:30 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Setelah lebih dari sebulan melakukan pemogokan, kini Swedia dan Kanada setuju melanjutkan pendanaan mereka untuk badan PBB yang membantu warga Palestina (UNRWA).

Mereka adalah salah satu dari 16 negara yang bulan lalu menghentikan dana bantuan ratusan juta dolar, menyusul tuduhan yang menyebut 12 staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas di Israel Selatan 7 Oktober lalu.

Pada Sabtu (9/3), Menteri Pembangunan Swedia Johan Forssell mengatakan pihaknya akan mengirimkan dana senilai 200 juta krona (Rp256 miliar), setelah UNRWA setuju memberikan transparasi soal pengeluaran keuangan para stafnya.


“Situasi kemanusiaan di Gaza sangat buruk dan kebutuhannya sangat mendesak,” ujarnya, seperti dimuat Associated Press.

Sehari sebelumnya, Kanada mengumumkan pendanaan kembali untuk UNRWA setelah Menteri Pembangunan Internasional Ahmed Hussen menerima laporan sementara PBB tentang tuduhan Israel.

"Pemerintah (Kanada) akan melanjutkan pendanaannya ke UNRWA sehingga lebih banyak yang bisa dilakukan untuk menanggapi kebutuhan mendesak warga sipil Palestina," kata Hussen.

Bulan lalu, Israel menuduh 12 dari ribuan pegawai UNRWA berpartisipasi dalam serangan Hamas yang menewaskan 1.200 orang Israel dan menyandera sekitar 250 lainnya.

Negara-negara pendonor besar termasuk Amerika Serikat dengan cepat menghentikan pendanaan untuk UNRWA senilai sekitar 450 juta dolar (Rp 7 triliun), hampir setengah dari anggarannya untuk tahun ini.

PBB telah meluncurkan investigasi, dan UNRWA telah menyetujui audit dari luar untuk mendapatkan kembali dukungan donor.

UNRWA adalah lembaga bantuan terbesar yang beroperasi di Gaza, dengan lebih dari dua juta orang bergantung pada layanannya.

Dibentuk pada tahun 1949, organisasi ini mempekerjakan sekitar 13.000 orang yang memberikan bantuan kemanusiaan mendesak, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan, di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon, dan Suriah.

Badan ini juga telah menyediakan perlindungan bagi ratusan dan ribuan pengungsi sejak pecahnya konflik setelah serangan tanggal 7 Oktober.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya