Berita

Ketum PBNU Gus Yahya (tengah) saat memberikan keterangan kepada awak media terkait usulan penghapusan sidang isbat, di kantor PBNU, Jakarta, Sabtu (9/3)/Net

Politik

Muhammadiyah Usul Sidang Isbat Dihapus, PBNU: Dulu Mereka yang Usul Diadakan

MINGGU, 10 MARET 2024 | 06:00 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan dan Syawal tetap perlu diadakan. Tidak mudah untuk menghapus rutinitas yang selalu digelar pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag).

"Pertama, sidang isbat sudah menjadi ketentuan pemerintah. Untuk menghapus itu butuh waktu panjang," ujar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3).

Gus Yahya, sapaan akrabnya, menilai peniadaan sidang isbat tak mungkin terjadi. Kalau sidang isbat sampai tidak ada, PBNU akan melakukan protes kepada Kemenag.

"Kalau kemenag meniadakan mungkin kami protes juga karena tiba-tiba. Sidang isbat ini diadakan agar harmoni masyarakat terjaga," jelas Gus Yahya.

Lebih lanjut, Gus Yahya merasa heran kenapa Muhammadiyah bisa punya usulan ingin menghapus sidang isbat. Padahal, sepengetahuan dirinya, dulu yang pertama kali mengusulkan diadakannya sidang isbat dalam penentuan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah adalah Muhammadiyah. Namun kini mereka yang justru ingin menghapusnya.

"Setahu saya dulu yang usul Muhammadiyah," sebut Gus Yahya.

Nahdlatul Ulama (NU), ditegaskan Gus Yahya, akan mengikuti pemerintah dalam penentuan awal Ramadan. Begitu pun dengan Syawal dan Zulhijjah.

"Tapi kami tetap berpegangan awal Ramadan menyandarkan diri kepada pemerintah. Karena ada aturan jangan mengumumkan waktu yang berbeda dari pemerintah, jadi kami menunggu hasil pemerintah," tandas Gus Yahya.

Sidang isbat penentuan awal Ramadan akan dilakukan Kemenag pada Minggu petang nanti (10/3).

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya