Berita

Ketum PBNU Gus Yahya (tengah) saat memberikan keterangan kepada awak media terkait usulan penghapusan sidang isbat, di kantor PBNU, Jakarta, Sabtu (9/3)/Net

Politik

Muhammadiyah Usul Sidang Isbat Dihapus, PBNU: Dulu Mereka yang Usul Diadakan

MINGGU, 10 MARET 2024 | 06:00 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan dan Syawal tetap perlu diadakan. Tidak mudah untuk menghapus rutinitas yang selalu digelar pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag).

"Pertama, sidang isbat sudah menjadi ketentuan pemerintah. Untuk menghapus itu butuh waktu panjang," ujar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3).

Gus Yahya, sapaan akrabnya, menilai peniadaan sidang isbat tak mungkin terjadi. Kalau sidang isbat sampai tidak ada, PBNU akan melakukan protes kepada Kemenag.

"Kalau kemenag meniadakan mungkin kami protes juga karena tiba-tiba. Sidang isbat ini diadakan agar harmoni masyarakat terjaga," jelas Gus Yahya.

Lebih lanjut, Gus Yahya merasa heran kenapa Muhammadiyah bisa punya usulan ingin menghapus sidang isbat. Padahal, sepengetahuan dirinya, dulu yang pertama kali mengusulkan diadakannya sidang isbat dalam penentuan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah adalah Muhammadiyah. Namun kini mereka yang justru ingin menghapusnya.

"Setahu saya dulu yang usul Muhammadiyah," sebut Gus Yahya.

Nahdlatul Ulama (NU), ditegaskan Gus Yahya, akan mengikuti pemerintah dalam penentuan awal Ramadan. Begitu pun dengan Syawal dan Zulhijjah.

"Tapi kami tetap berpegangan awal Ramadan menyandarkan diri kepada pemerintah. Karena ada aturan jangan mengumumkan waktu yang berbeda dari pemerintah, jadi kami menunggu hasil pemerintah," tandas Gus Yahya.

Sidang isbat penentuan awal Ramadan akan dilakukan Kemenag pada Minggu petang nanti (10/3).

Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

Makan Bergizi Gratis Ibarat Es Teh

Jumat, 14 Februari 2025 | 07:44

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Andil Besar BPS dalam Pengoplosan LPG

Sabtu, 15 Februari 2025 | 10:11

UPDATE

Menteri Hukum Pastikan Revisi UU TNI Hanya Sebatas Masa Pensiun

Selasa, 18 Februari 2025 | 21:38

Bank SMBC Indonesia Dukung Kebijakan DHE SDA, Siap Bantu Eksportir

Selasa, 18 Februari 2025 | 21:19

Komisi II Ajak Masyarakat Dukung Pembentukan KIM Plus Permanen

Selasa, 18 Februari 2025 | 21:15

Kisah Inspiratif Mitra AHS Meniti Usaha hingga Berangkat ke Tanah Suci

Selasa, 18 Februari 2025 | 21:05

Pembahasan Revisi UU Polri Disalip Revisi UU TNI

Selasa, 18 Februari 2025 | 21:05

Pembahasan RUU Perampasan Aset Banyak Penolakan Elite Politik, Begini Kata Menkum

Selasa, 18 Februari 2025 | 20:56

Seluruh Anggota Komisi XI DPR Terima Dana CSR BI, Satori Ngaku Sudah Cerita ke KPK

Selasa, 18 Februari 2025 | 20:52

Mahasiswa Tuntut Pembahasan RUU Perampasan Aset, Supratman: Butuh Waktu untuk Konsolidasi!

Selasa, 18 Februari 2025 | 20:34

Berstatus Tersangka, Ini Alasan Bareskrim Belum Tahan Kades Kohod

Selasa, 18 Februari 2025 | 20:23

Gagasan KIM Plus Permanen Tidak Ganggu Fungsi Check and Balances

Selasa, 18 Februari 2025 | 20:16

Selengkapnya