Berita

Ilustrasi/RMOL Network

Politik

Dari 10 Kursi Ketua DPRD Tersisa 3, Dominasi PDIP di Lampung Berakhir?

MINGGU, 10 MARET 2024 | 05:23 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Provinsi Lampung pada Pemilu 2024 merosot tajam dibandingkan Pemilu 2019. Alhasil, PDIP yang sebelumnya menjadi partai pemenang Pemilu 2019 dan menduduki 10 kursi Ketua Dewan kini harus puas dengan perolehan 3 kursi Ketua DPRD di kabupaten/kota di Lampung.

Data itu berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat kabupaten kota dan tingkat Provinsi Lampung.

Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini hanya unggul di Kabupaten Lampung Barat dan Tanggamus serta Kota Metro yang tadinya milik Partai Golkar.


Tetapi PDIP harus mengikhlaskan 7 kursi Ketua DPRD, termasuk DPRD Provinsi Lampung, yang direbut oleh Partai Gerindra. Di mana PDIP yang tadinya meraih 19 kursi, kini sisa 13 kursi.

Bahkan, Ketua DPRD Provinsi Lampung yang berasal dari PDIP yakni Mingrum Gumay juga gagal jadi anggota dewan dari Dapil 7 Lampung Tengah.

Mantan Sekretaris PDIP Lampung itu memperoleh 11.430 suara atau suara terbanyak ketiga di PDIP. Sementara PDIP hanya memperoleh 2 kursi di Dapil 7 Lampung Tengah.

Selain itu, ada 4 kursi Ketua DPRD kabupaten/kota yang direbut Gerindra. Yakni Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tulang Bawang.

Selanjutnya, kursi Ketua DPRD Lampung Timur milik PDIP direbut PKB, kursi Ketua DPRD Tulangbawang Barat direbut Demokrat, dan kursi Ketua DPRD Lampung Tengah diambil alih Golkar.

Parahnya lagi, PDIP juga gagal mengantarkan pasangan capres-cawapres jagoan mereka, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sebagai pemenang pemilihan presiden di Lampung. Ganjar-Mahfud berada di posisi paling buncit dengan 764.486 suara.

Sementara, Prabowo-Gibran menang telak dengan 3.554.310 suara atau menang 69,54 persen. Urutan kedua, Anies- Muhaimin meraih 791.892 suara.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya