Berita

Anggota Komisi IV DPR Hermanto/Net

Bisnis

DPR: Stok Beras Dikendalikan Pelaku Usaha, Bulog Tak Mampu Stabilkan Harga

SABTU, 09 MARET 2024 | 02:42 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Mahalnya harga beras berkepanjangan belakangan ini terjadi karena Bulog tak berdaya menghadapi para pelaku usaha. 

Pasalnya, stok beras yang dimiliki Bulog jauh lebih kecil dibandingkan dengan stok beras yang dikuasai pelaku usaha.

"Dengan kemampuan yang kecil itu, operasi pasar yang dilakukan Bulog tidak mampu menstabilkan harga beras," ujar Anggota Komisi IV DPR Hermanto dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (8/3).


Apalagi untuk mengisi gudang beras, kata Hermanto, Bulog pun selalu menunggu penugasan untuk impor beras.

"Selama waktu tunggu itu, stok beras dikendalikan oleh pelaku usaha," tegas Anggota DPR Fraksi PKS tersebut.

Menurutnya, pasar beras saat ini sudah cenderung monopolistik karena sejumlah lahan pertanian yang cukup luas tertentu dikuasai oleh pelaku usaha.

"Para petani sudah menjual gabahnya sebelum panen kepada para pengusaha," ucap Hermanto.

"Kenaikan harga beras saat ini tidak menguntungkan petani karena stok gabah petani sudah terjual kepada pelaku usaha," tambahnya.

Lebih lanjut, Hermanto menegaskan, kenaikan harga saat ini sangat dipengaruhi oleh faktor tata niaga beras yang dikuasai oleh pelaku usaha.

"Sementara Bulog yang ditugasi menstabilkan harga beras tidak memiliki fungsi yang sempurna karena hanya ditugasi menyerap beras petani tanpa fungsi distribusi. Akibatnya, operasi pasar beras oleh Bulog tidak terasa menstabilkan harga beras," bebernya.

Hermanto minta kepada Pemerintah agar Bulog diberi tugas yang sempurna yaitu menyerap dan distribusi sehingga harga pasar beras dapat dikendalikan.

"Dengan upaya itu harga beras menjelang dan saat Ramadan diharapkan turun," ungkapnya.

"Harga pangan yang wajar dan terjangkau semua lapisan masyarakat akan memberikan ketenangan bagi mereka dalam menunaikan ibadah puasa Ramadhan," pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya