Berita

Anggota Komisi IV DPR Hermanto/Net

Bisnis

DPR: Stok Beras Dikendalikan Pelaku Usaha, Bulog Tak Mampu Stabilkan Harga

SABTU, 09 MARET 2024 | 02:42 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Mahalnya harga beras berkepanjangan belakangan ini terjadi karena Bulog tak berdaya menghadapi para pelaku usaha. 

Pasalnya, stok beras yang dimiliki Bulog jauh lebih kecil dibandingkan dengan stok beras yang dikuasai pelaku usaha.

"Dengan kemampuan yang kecil itu, operasi pasar yang dilakukan Bulog tidak mampu menstabilkan harga beras," ujar Anggota Komisi IV DPR Hermanto dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (8/3).


Apalagi untuk mengisi gudang beras, kata Hermanto, Bulog pun selalu menunggu penugasan untuk impor beras.

"Selama waktu tunggu itu, stok beras dikendalikan oleh pelaku usaha," tegas Anggota DPR Fraksi PKS tersebut.

Menurutnya, pasar beras saat ini sudah cenderung monopolistik karena sejumlah lahan pertanian yang cukup luas tertentu dikuasai oleh pelaku usaha.

"Para petani sudah menjual gabahnya sebelum panen kepada para pengusaha," ucap Hermanto.

"Kenaikan harga beras saat ini tidak menguntungkan petani karena stok gabah petani sudah terjual kepada pelaku usaha," tambahnya.

Lebih lanjut, Hermanto menegaskan, kenaikan harga saat ini sangat dipengaruhi oleh faktor tata niaga beras yang dikuasai oleh pelaku usaha.

"Sementara Bulog yang ditugasi menstabilkan harga beras tidak memiliki fungsi yang sempurna karena hanya ditugasi menyerap beras petani tanpa fungsi distribusi. Akibatnya, operasi pasar beras oleh Bulog tidak terasa menstabilkan harga beras," bebernya.

Hermanto minta kepada Pemerintah agar Bulog diberi tugas yang sempurna yaitu menyerap dan distribusi sehingga harga pasar beras dapat dikendalikan.

"Dengan upaya itu harga beras menjelang dan saat Ramadan diharapkan turun," ungkapnya.

"Harga pangan yang wajar dan terjangkau semua lapisan masyarakat akan memberikan ketenangan bagi mereka dalam menunaikan ibadah puasa Ramadhan," pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya