Berita

Anggota Komisi IV DPR Hermanto/Net

Bisnis

DPR: Stok Beras Dikendalikan Pelaku Usaha, Bulog Tak Mampu Stabilkan Harga

SABTU, 09 MARET 2024 | 02:42 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Mahalnya harga beras berkepanjangan belakangan ini terjadi karena Bulog tak berdaya menghadapi para pelaku usaha. 

Pasalnya, stok beras yang dimiliki Bulog jauh lebih kecil dibandingkan dengan stok beras yang dikuasai pelaku usaha.

"Dengan kemampuan yang kecil itu, operasi pasar yang dilakukan Bulog tidak mampu menstabilkan harga beras," ujar Anggota Komisi IV DPR Hermanto dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (8/3).


Apalagi untuk mengisi gudang beras, kata Hermanto, Bulog pun selalu menunggu penugasan untuk impor beras.

"Selama waktu tunggu itu, stok beras dikendalikan oleh pelaku usaha," tegas Anggota DPR Fraksi PKS tersebut.

Menurutnya, pasar beras saat ini sudah cenderung monopolistik karena sejumlah lahan pertanian yang cukup luas tertentu dikuasai oleh pelaku usaha.

"Para petani sudah menjual gabahnya sebelum panen kepada para pengusaha," ucap Hermanto.

"Kenaikan harga beras saat ini tidak menguntungkan petani karena stok gabah petani sudah terjual kepada pelaku usaha," tambahnya.

Lebih lanjut, Hermanto menegaskan, kenaikan harga saat ini sangat dipengaruhi oleh faktor tata niaga beras yang dikuasai oleh pelaku usaha.

"Sementara Bulog yang ditugasi menstabilkan harga beras tidak memiliki fungsi yang sempurna karena hanya ditugasi menyerap beras petani tanpa fungsi distribusi. Akibatnya, operasi pasar beras oleh Bulog tidak terasa menstabilkan harga beras," bebernya.

Hermanto minta kepada Pemerintah agar Bulog diberi tugas yang sempurna yaitu menyerap dan distribusi sehingga harga pasar beras dapat dikendalikan.

"Dengan upaya itu harga beras menjelang dan saat Ramadan diharapkan turun," ungkapnya.

"Harga pangan yang wajar dan terjangkau semua lapisan masyarakat akan memberikan ketenangan bagi mereka dalam menunaikan ibadah puasa Ramadhan," pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya