Berita

Anggota Komisi IV DPR Hermanto/Net

Bisnis

DPR: Stok Beras Dikendalikan Pelaku Usaha, Bulog Tak Mampu Stabilkan Harga

SABTU, 09 MARET 2024 | 02:42 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Mahalnya harga beras berkepanjangan belakangan ini terjadi karena Bulog tak berdaya menghadapi para pelaku usaha. 

Pasalnya, stok beras yang dimiliki Bulog jauh lebih kecil dibandingkan dengan stok beras yang dikuasai pelaku usaha.

"Dengan kemampuan yang kecil itu, operasi pasar yang dilakukan Bulog tidak mampu menstabilkan harga beras," ujar Anggota Komisi IV DPR Hermanto dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (8/3).


Apalagi untuk mengisi gudang beras, kata Hermanto, Bulog pun selalu menunggu penugasan untuk impor beras.

"Selama waktu tunggu itu, stok beras dikendalikan oleh pelaku usaha," tegas Anggota DPR Fraksi PKS tersebut.

Menurutnya, pasar beras saat ini sudah cenderung monopolistik karena sejumlah lahan pertanian yang cukup luas tertentu dikuasai oleh pelaku usaha.

"Para petani sudah menjual gabahnya sebelum panen kepada para pengusaha," ucap Hermanto.

"Kenaikan harga beras saat ini tidak menguntungkan petani karena stok gabah petani sudah terjual kepada pelaku usaha," tambahnya.

Lebih lanjut, Hermanto menegaskan, kenaikan harga saat ini sangat dipengaruhi oleh faktor tata niaga beras yang dikuasai oleh pelaku usaha.

"Sementara Bulog yang ditugasi menstabilkan harga beras tidak memiliki fungsi yang sempurna karena hanya ditugasi menyerap beras petani tanpa fungsi distribusi. Akibatnya, operasi pasar beras oleh Bulog tidak terasa menstabilkan harga beras," bebernya.

Hermanto minta kepada Pemerintah agar Bulog diberi tugas yang sempurna yaitu menyerap dan distribusi sehingga harga pasar beras dapat dikendalikan.

"Dengan upaya itu harga beras menjelang dan saat Ramadan diharapkan turun," ungkapnya.

"Harga pangan yang wajar dan terjangkau semua lapisan masyarakat akan memberikan ketenangan bagi mereka dalam menunaikan ibadah puasa Ramadhan," pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya