Berita

Anggota Komisi IV DPR Hermanto/Net

Bisnis

DPR: Stok Beras Dikendalikan Pelaku Usaha, Bulog Tak Mampu Stabilkan Harga

SABTU, 09 MARET 2024 | 02:42 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Mahalnya harga beras berkepanjangan belakangan ini terjadi karena Bulog tak berdaya menghadapi para pelaku usaha. 

Pasalnya, stok beras yang dimiliki Bulog jauh lebih kecil dibandingkan dengan stok beras yang dikuasai pelaku usaha.

"Dengan kemampuan yang kecil itu, operasi pasar yang dilakukan Bulog tidak mampu menstabilkan harga beras," ujar Anggota Komisi IV DPR Hermanto dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (8/3).


Apalagi untuk mengisi gudang beras, kata Hermanto, Bulog pun selalu menunggu penugasan untuk impor beras.

"Selama waktu tunggu itu, stok beras dikendalikan oleh pelaku usaha," tegas Anggota DPR Fraksi PKS tersebut.

Menurutnya, pasar beras saat ini sudah cenderung monopolistik karena sejumlah lahan pertanian yang cukup luas tertentu dikuasai oleh pelaku usaha.

"Para petani sudah menjual gabahnya sebelum panen kepada para pengusaha," ucap Hermanto.

"Kenaikan harga beras saat ini tidak menguntungkan petani karena stok gabah petani sudah terjual kepada pelaku usaha," tambahnya.

Lebih lanjut, Hermanto menegaskan, kenaikan harga saat ini sangat dipengaruhi oleh faktor tata niaga beras yang dikuasai oleh pelaku usaha.

"Sementara Bulog yang ditugasi menstabilkan harga beras tidak memiliki fungsi yang sempurna karena hanya ditugasi menyerap beras petani tanpa fungsi distribusi. Akibatnya, operasi pasar beras oleh Bulog tidak terasa menstabilkan harga beras," bebernya.

Hermanto minta kepada Pemerintah agar Bulog diberi tugas yang sempurna yaitu menyerap dan distribusi sehingga harga pasar beras dapat dikendalikan.

"Dengan upaya itu harga beras menjelang dan saat Ramadan diharapkan turun," ungkapnya.

"Harga pangan yang wajar dan terjangkau semua lapisan masyarakat akan memberikan ketenangan bagi mereka dalam menunaikan ibadah puasa Ramadhan," pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya