Berita

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja/RMOL

Nusantara

Yahukimo Anarkis Minta Pencoblosan Ulang, Bawaslu Minta Bukti Pelanggaran

JUMAT, 08 MARET 2024 | 21:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Aksi protes berujung anarkis terjadi di Yahukimo, Papua Pegunungan, akibat masyarakat tidak terima terhadap hasil penghitungan suara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kantor Berita Politik RMOL dari sebuah video yang beredar di media sosial, massa aksi yang berpakaian adat Yahukimo menuntut agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Kabarnya, mereka tidak terima dengan hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2024, karena calon anggota legislatif (caleg) yang didukung perolehan suaranya kalah dari kontestan lain.


Aksi tersebut dilakukan ratusan massa aksi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten, pada Minggu (3/3).

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Rahmat Bagja menerangkan, tuntutan PSU dari masyarakat Yahukimo, Papua Pegunungan tidak bisa serta merta dijalankan.

"Kenapa harus diulang (pemungutan suaranya) pertanyaannya? Kan kalau diulang berarti melanggar PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum), peraturan perundang-undangan," ujar Bagja saat ditemuui di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/3).

Anggota Bawaslu RI dua periode itu menegaskan, PSU dapat dilakukan apabila ada unsur pelanggaran dalam proses pemungutan suara yang ditemukan dan dilaporkan masayarakat.

"Kalau misalnya, 'kami pengen ulang', ya enggak bisa lah. Apa yang dilanggar? Apa yang jadi masalah? Pelanggaran pidana apa yang terjadi? Kan gitu," katanya.

"Atau, pencoblosan lebih dari satu kali atau bagaimana? kan biar jelas," demikian Bagja menambahkan.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya