Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Bantah Tunggu Pilpres Selesai, Ini Alasan AS Baru Umumkan Pendanaan IKN

KAMIS, 07 MARET 2024 | 16:13 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Sikap pemerintah Amerika Serikat yang menggelontarkan dana hibah hingga 2 juta dolar (Rp31 miliar) untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dipertanyakan.

Pasalnya, dana tersebut baru diluncurkan setelah Indonesia selesai menggelar pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang mengindikasi adanya sikap wait and see dari AS terhadap pemimpin Indonesia di masa depan.

Menanggapi spekulasi tersebut, Direktur Badan Perdagangan dan Pembangunan AS (USTDA) Enoh T. Ebong membantah adanya kesengajaan dari pihak AS.


Menurut pejabat AS itu, untuk mendukung pembangunan IKN dibutuhkan persiapan yang sangat lama dan panjang, karena merupakan salah satu proyek besar.

Adapun USTDA sendiri, kata Ebong telah melakukan kerja sama sejak 1992 lalu bersama Indonesia dengan lebih dari 100 proyek dalam negeri yang telah dibantu dan didukung oleh USTDA.

"Pekerjaan infrastuktur itu sangat berat dan membutuhkan waktu yang panjang. Sebenarnya persiapannya sudah sangat lama, USTDA sendiri juga telah kerja sama dengan Indonesia sejak 30 tahun lalu," tegas Ebong dalam konferensi pers di Hotel Four Season Jakarta, pada Kamis (7/3).

Ia pun mengatakan bahwa persiapan yang sangat lama itu dibutuhkan agar manfaat dapat dirasakan secara maksimal untuk masyarakat Indonesia.

Menurutnya, periode ini sendiri merupakan waktu yang tepat untuk mengumumkan dukungan pemerintah AS terhadap pembangunan ibu kota baru yang berkelas dunia di Indonesia.

"Kami sekarang sudah puas dengan kemajuan dan progres pembangunan IKN, sekarang lah memang momen yang tepat untuk mengumumkan hal ini," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya