Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Bantah Tunggu Pilpres Selesai, Ini Alasan AS Baru Umumkan Pendanaan IKN

KAMIS, 07 MARET 2024 | 16:13 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Sikap pemerintah Amerika Serikat yang menggelontarkan dana hibah hingga 2 juta dolar (Rp31 miliar) untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dipertanyakan.

Pasalnya, dana tersebut baru diluncurkan setelah Indonesia selesai menggelar pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang mengindikasi adanya sikap wait and see dari AS terhadap pemimpin Indonesia di masa depan.

Menanggapi spekulasi tersebut, Direktur Badan Perdagangan dan Pembangunan AS (USTDA) Enoh T. Ebong membantah adanya kesengajaan dari pihak AS.


Menurut pejabat AS itu, untuk mendukung pembangunan IKN dibutuhkan persiapan yang sangat lama dan panjang, karena merupakan salah satu proyek besar.

Adapun USTDA sendiri, kata Ebong telah melakukan kerja sama sejak 1992 lalu bersama Indonesia dengan lebih dari 100 proyek dalam negeri yang telah dibantu dan didukung oleh USTDA.

"Pekerjaan infrastuktur itu sangat berat dan membutuhkan waktu yang panjang. Sebenarnya persiapannya sudah sangat lama, USTDA sendiri juga telah kerja sama dengan Indonesia sejak 30 tahun lalu," tegas Ebong dalam konferensi pers di Hotel Four Season Jakarta, pada Kamis (7/3).

Ia pun mengatakan bahwa persiapan yang sangat lama itu dibutuhkan agar manfaat dapat dirasakan secara maksimal untuk masyarakat Indonesia.

Menurutnya, periode ini sendiri merupakan waktu yang tepat untuk mengumumkan dukungan pemerintah AS terhadap pembangunan ibu kota baru yang berkelas dunia di Indonesia.

"Kami sekarang sudah puas dengan kemajuan dan progres pembangunan IKN, sekarang lah memang momen yang tepat untuk mengumumkan hal ini," pungkasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih 2 Persen

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:33

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:21

Wall Street Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:56

Lonjakan Minyak Tekan Logam Dunia: Emas Anjlok ke Level Terendah

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:45

Saham BYAN Tancap Gas, Naik 3,16 Persen ke Rp10.600

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:22

Penguatan IHSG Sinyal Kepercayaan ke Pemerintah Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:10

Pasar Eropa Merah Gara-gara Minyak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:06

Terbuka Peluang Bangun Museum Haji Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:58

Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:57

Pemerintah Harus Berlakukan Wajib Halal pada Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:19

Selengkapnya