Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Bantah Tunggu Pilpres Selesai, Ini Alasan AS Baru Umumkan Pendanaan IKN

KAMIS, 07 MARET 2024 | 16:13 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Sikap pemerintah Amerika Serikat yang menggelontarkan dana hibah hingga 2 juta dolar (Rp31 miliar) untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dipertanyakan.

Pasalnya, dana tersebut baru diluncurkan setelah Indonesia selesai menggelar pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang mengindikasi adanya sikap wait and see dari AS terhadap pemimpin Indonesia di masa depan.

Menanggapi spekulasi tersebut, Direktur Badan Perdagangan dan Pembangunan AS (USTDA) Enoh T. Ebong membantah adanya kesengajaan dari pihak AS.


Menurut pejabat AS itu, untuk mendukung pembangunan IKN dibutuhkan persiapan yang sangat lama dan panjang, karena merupakan salah satu proyek besar.

Adapun USTDA sendiri, kata Ebong telah melakukan kerja sama sejak 1992 lalu bersama Indonesia dengan lebih dari 100 proyek dalam negeri yang telah dibantu dan didukung oleh USTDA.

"Pekerjaan infrastuktur itu sangat berat dan membutuhkan waktu yang panjang. Sebenarnya persiapannya sudah sangat lama, USTDA sendiri juga telah kerja sama dengan Indonesia sejak 30 tahun lalu," tegas Ebong dalam konferensi pers di Hotel Four Season Jakarta, pada Kamis (7/3).

Ia pun mengatakan bahwa persiapan yang sangat lama itu dibutuhkan agar manfaat dapat dirasakan secara maksimal untuk masyarakat Indonesia.

Menurutnya, periode ini sendiri merupakan waktu yang tepat untuk mengumumkan dukungan pemerintah AS terhadap pembangunan ibu kota baru yang berkelas dunia di Indonesia.

"Kami sekarang sudah puas dengan kemajuan dan progres pembangunan IKN, sekarang lah memang momen yang tepat untuk mengumumkan hal ini," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Demokrasi Matang dan Tonggak Sejarah Baru di Maroko Pasca-Pemilu 2026

Rabu, 30 September 2026 | 10:27

Komisi IX DPR Dorong Pekerja Platform Digital Masuk RUU Perlindungan Ketenagakerjaan

Rabu, 30 September 2026 | 10:18

Rupiah Menguat, Intip Proyeksinya Hari Ini

Rabu, 30 September 2026 | 10:07

Prabowo Dorong Rehabilitasi Pengguna Narkoba Berbasis Pendidikan dan Teknologi

Rabu, 30 September 2026 | 10:04

Trump Ganti Istilah AI jadi Super Intelligence

Rabu, 30 September 2026 | 09:50

Dugaan Suap Bela Parahiyangan Investindo Mirip Perkara Summarecon

Rabu, 30 September 2026 | 09:39

Jokowi Sengaja Tunjukkan KTA PSI di Kandang Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 09:36

Jokowi Menyadari Dirinya dan Gibran Sedang Diserang

Rabu, 30 September 2026 | 09:27

Indonesia Usulkan Mekanisme Koordinasi Lintas Negara Berantas Penipuan Daring

Rabu, 30 September 2026 | 09:27

IHSG Pagi Ini Dibuka Hijau

Rabu, 30 September 2026 | 09:27

Selengkapnya