Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto Putro/Istimewa
Pemanggilan terhadap dua calon anggota legislatif (caleg) Partai Demokrat telah dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jakarta Pusat (Jakpus). Pemanggilan ini dilakukan dalam rangka mengklarifikasi soal dugaan tindak pidana pemilu politik uang.
Anggota Bawaslu Jakpus, Dimas Triyanto Putro menyebut, telah berkirim surat kepada dua caleg Partai Demokrat tersebut.
Dimas menjelaskan, penanganan perkara politik uang itu merupakan laporan masyarakat ke Bawaslu Republik Indonesia (RI), yang kemudian dilimpahkan kepada Bawaslu Jakpus untuk proses penelusuran dan klarifikasi kepada pihak terkait.
"Itu (perkara) pelimpahan dari Bawaslu RI. Kami masih proses pemanggilan saksi dan Pelapor saja sih. Pelapor dan Saksi sudah (diperiksa). Cuma Terlapor baru kita undang besok," ujar Dimas saat dihubungi, Kamis (7/3).
Dia menambahkan, klarifikasi terhadap dugaan politik uang yang dilakukan dua caleg Partai Demokrat itu akan dilakukan Bawaslu Jakpus secara tertutup.
"Penanganan dugaan politik uang yang dilakukan oleh caleg Partai Demokrat (berjumlah) dua orang," sambungnya memaparkan.
Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Jakpus itu juga membenarkan soal informasi daerah pemilihan (dapil) asal dua caleg Partai Demokrat yang berperkara dalam dugaan politik uang itu ada di Jakpus, dan masing-masing merupakan caleg DPR RI dan DPRD Provinsi.
"Kalau untuk klarifikasi kan sifatnya rahasia ya, internal. Tapi nanti kan bisa diinikan (disampaikan secara terbuka usai pemeriksaan)," katanya.
Lebih lanjut, Dimas memastikan dalam penanganan kasus dugaan politik uang bakal berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Karena tiga lembaga ini tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang menangani tindak pidana pemilu.
"Kita harus koordinasi dengan Gakkumdu kan, karena ini persoalannya pidana pemilu. Jadi kita masih terus berkoordinasi juga dengan Gakkumdu, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Masih proses," tandasnya.
Anggota Bawaslu RI Puadi sebelumnya membenarkan penanganan kasus dugaan pelanggaran politik uang dua caleg Partai Demokrat telah dilimpahkan ke Bawaslu tingkat kota yang sesuai dengan lokasi kejadian perkara.
“Benar, laporan ke Bawaslu RI. Dilimpahkan sesuai
locus delicti-nya,” kata Puadi saat dikonfirmasi Senin (4/3).
Dalam kasus ini, dia memastikan, dua caleg Partai Demokrat yang berperkara adalah caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 2, Melani Leimena Suharli, dan caleg DPRD DKI Jakarta Dapil DKI Jakarta 7, Ali Muhammad Johan.
Puadi memastikan dua caleg itu akan diperiksa oleh Bawaslu Kota Jakarta Selatan maupun Jakarta Pusat, sesuai laporan atas nama Pelapor Helly Rohatta.
Helly dalam laporannya menyebutkan, Melani dan Ali diduga memberikan uang pada masa tenang kampanye Pemilu Serentak 2024, tepatnya pada H-1 pencoblosan atau 13 Februari 2024.
Dua Terlapor disangkakan melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf j yang menyebutkan, "Penyelenggara, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu".
Untuk sanksinya, termuat dalam Pasal 523 ayat 1 yang menyebutkan, "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta".
