Berita

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla/RMOL

Politik

Angket Kecurangan Pemilu Justru Cegah Parlemen Jalanan

KAMIS, 07 MARET 2024 | 15:35 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penggunaan angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada proses Pemilu 2024 mendapat dukungan penuh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla.

Sosok yang akrab disapa JK itu mengatakan, rencana sejumlah Parpol menggulirkan angket bisa jadi akhir kecurigaan dugaan kecurangan Pemilu yang selama bergaung.

Pernyataan itu disampaikan Jusuf Kalla pada acara diskusi di FISIP UI Election Talk #4 bertajuk "Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi?", di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Kamis (7/3).


"Jadi, mari masalah yang ada ini kita selesaikan secara konstitusional. Kalau tidak, akan diselesaikan dengan parlemen jalanan," katanya.

Politisi Partai Golkar itu juga menegaskan, pemerintah berikutnya akan tersandera jika masalah dugaan kecurangan tidak diklarifikasi melalui mekanisme konstitusional.

"Solusi terbaik adalah mengklarifikasi semua itu, kenapa? Siapapun yang akan jadi pemerintah mendatang, apakah Prabowo atau bagaimana, harus mendapat kepercayaan dari rakyat," jelas JK.

Untuk itu Jusuf Kalla mendorong rencana gabungan Parpol menggulirkan angket, dan sebaiknya disegerakan.

"Mari selesaikan masalah ini secara konstitusional, dan salah satu caranya ya di forum parlemen. Misalnya angket atau Pansus, atau apalah namanya, supaya negara jangan dirusak dengan cara merusak lagi," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya