Karena Nasdem dan PPP, Hak Angket Layu Sebelum Berkembang

Rencana sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melayangkan hak angket, diprediksi sulit berjalan mulus.

Pengamat politik Citra Institute Efriza menilai, salah satu sebab hak angket tidak dapat lanjut karena sikap Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Sepertinya hak angket akan layu sebelum berkembang," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/3).

Menurutnya, Nasdem sebagai salah satu parpol pengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar punya sejarah anti oposisi.

Sehingga, Efriza memandang wajar apabila Nasdem tidak ikut bersuara dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPR RI kemarin, untuk mendorong hak angket bergulir.

"Sikap Nasdem tidak memberikan interupsi menunjukkan Nasdem malah hanya menunggu. Berbeda dengan PKB dan PKS yang memprovokasi PDIP agar segera bersuara soal hak angket," tuturnya.

Sementara, Efriza menilai sikap diam PPP dalam Rapur DPR RI kemarin berbeda dengan PDIP yang sama-sama mengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Di mana, mengindikasikan adanya upaya cari aman.

"PPP, tampaknya yang realistis lebih memikirkan dengan mengawal suara PPP agar lolos parlemen ketimbang membesarkan narasi kecurangan Pemilu 2024," demikian Efriza menambahkan.