Berita

Anggota Fraksi PKB DPR RI Luluk Hamidah di Gedung Nusantara V, Senayan, Rabu (6/3)/RMOL

Politik

PPP dan Nasdem Belum Suarakan Angket, Begini Jawaban Politisi PKB

RABU, 06 MARET 2024 | 13:27 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Nasional Demokrat (Nasdem) belum menyuarakan soal hak angket pemilu.

Anggota Fraksi PKB Luluk Hamidah menuturkan belum bersikapnya PPP dan Nasdem lantaran di parlemen sendiri ide hak angket itu belum disampaikan secara resmi.

"Kemarin itu baru pengumuman, jadi warming up. Jadi rapat paripurna kemarin adalah sidang pembukaan setelah kita reses tetapi karena ada begitu banyak aspirasi dan di luar gedung DPR juga ada begitu banyak teman-teman dari mahasiswa,” kata Luluk saat ditemui di Gedung Nusantara V, Senayan, Rabu (6/3).


“Sebelumnya juga dari kalangan akademi profesor, dan banyak sekali yang menitip agar DPR jangan diam, DPR waktunya melakukan langkah-langkah politik karena ini memang langkah politik gitu," tambah dia.

"Kalau yang katanya dengan hukum, itu di sebelah. Yang kaitannya dengan persoalan teknis juga ada yang ngurus," ujarnya.

Menurutnya, perlu adanya penyelidikan secara menyeluruh ihwal dugaan kecurangan dan atau abuse of power yang terjadi dalam Pemilu 2024.

"Biar semuanya titik terang. Kalau ada, sebenarnya bukan fraksinya, karena ini adalah hak anggota jadi ini bisa diusulkan oleh individu-individu anggota, minimal harus 25 orang tapi memang harus lintas fraksi jadi saya kira ya kita akan secepatnya tunggu mereka," jelasnya.

Pihaknya optimis dalam waktu dekat usulan hak angket akan mengemuka di DPR RI termasuk PPP dan Nasdem yang akan bersikap soal hak angket.

"Tetapi saya kira beberapa minggu sebelum kita sidang pembukaan kemarin, kan tiga sekjen dari partai yang berbeda sudah ketemu dan mereka punya komitmen juga untuk merespons harapan publik adanya hak angket ini. Jadi menurut saya ini hanya soal waktu saja untuk merespons harapan publik adanya hal angket ini," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya