Berita

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi/RMOL

Politik

PPP Berharap Ambang Batas Parlemen Kembali 2,5 Persen

SELASA, 05 MARET 2024 | 13:54 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) yang kini berada di angka 4 persen disarankan untuk dikembalikan ke 2,5 persen, seperti di awal pemberlakuan.

"(PT kembali) 2,5 persen, kembali ke pengaturan awal karena parliamentary threshold kan yang diterapkan 2,5 persen. Dan itu (kemudian) tercipta penyederhanaan parpol di parlemen, ada 9 fraksi waktu itu di 2009," ucap Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (5/3).

Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan, pada Pemilu 1999 dan 2004, hampir seluruh partai politik lolos ke Senayan. Bahkan pernah membentuk fraksi gabungan lantaran sejumlah parpol memiliki sedikit kursi.


"Itu elektoral threshold ketika ikut pemilu lagi, dia ganti partai nah parliamentary threshold itu diberlakukan sejak 2009, angka waktu itu 2,5 persen dan itu moderat," tuturnya.

Menurut Awiek, sapaan akrabnya, jika tujuannya adalah penyederhanaan partai politik di DPR RI, maka jumlah ideal fraksi sama dengan saat ini.

"Sama-sama 9 (fraksi) waktu itu. Nah itu moderat dan suaranya tidak terlalu banyak terbuang, syukur-syukur nol persen semakin banyak suara yang tidak sia sia," tutupnya.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya