Bentuk Kemunduran Demokrasi, Nasdem Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden

Klausul Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden yang tertuang dalam salah satu pasal Rancangan Undang Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ditentang keras Partai Nasdem.

Politikus Partai Nasdem, Taufik Basari, mengatakan meskipun Jakarta sudah tidak lagi menjadi Ibukota, masyarakat tetap berhak menentukan pemimpinnya. Apalagi, pemilihan langsung di Jakarta sudah digelar sejak lama.

“Apabila ada hal-hal lain seperti diusulkan oleh DPRD kemudian diserahkan kepada Presiden untuk memilih satu nama, kita akan tolak. Kita akan tetap meminta agar pemilihan langsung dilakukan oleh rakyat,” ungkap Taufik lewat keterangan resminya, Selasa (5/3).

Anggota Komisi III DPR RI itu menambahkan, Partai Nasdem ingin menjaga demokrasi tetap hidup di Jakarta, serta memastikan tidak ada kemunduran terhadap demokrasi.

“Suatu demokrasi harusnya menunjukkan kemajuan, ini malah kemunduran,” tukasnya.

Diketahui, RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ)  diusulkan mengatur gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan ditunjuk hingga diberhentikan presiden dengan memperhatikan usulan DPRD. Hal ini termuat dalam Pasal 10 ayat (2) draf RUU tersebut.

Pada ayat 3 disebutkan bahwa masa jabatan gubernur dan wakil gubernur tetap selama lima tahun sejak pelantikan. Gubernur dan wakil gubernur terpilih dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Kemudian, pada ayat 4 disebutkan bahwa ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan RUU DKJ yang berisi 12 Bab dan 72 pasal telah disahkan menjadi usulan DPR. Pengesahan itu dilakukan saat rapat paripurna DPR pada Selasa (5/12).