Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) akan mengevaluasi penerapan pajak kripto.
Langkah itu dilakukan agar para investor hanya menanggung setengah dari total pajak yang dikenakan saat ini, sehingga semakin banyak investor yang tertarik terhadap pasar kripto Indonesia.
Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti Tirta Karma Senjaya menegaskan, evaluasi itu perlu dilakukan untuk mempertimbangkan pengenaan pajak.
"Harapannya, dari total pajak yang dikenakan saat ini, investor kripto bisa dikenakan setengahnya saja," kata Tirta dalam keterangannya yang dikutip Selasa (4/3).
Semua pemangku kepentingan, termasuk Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, asosiasi, serta para pelaku pasar, harus ikut mendorong dilakukannya evaluasi pengenaan pajak ini, kata Tirta, agar nominal pajak yang diterapkan sesuai dengan harapan semua pihak.
Pajak yang diperoleh dari transaksi kripto telah mampu menambah pendapatan negara sekitar Rp259 miliar dan berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap pendapatan industri fintech.
Hal senada disampaikan oleh Direktur Eksekutif Asparkrindo Asih Kerniangsih yang mengatakan banyaknya pajak yang dikenakan terhadap pelaku pasar kripto di Indonesia membuat mereka memilih untuk beralih bertransaksi di pasar luar negeri.
"Oleh karena itu, perlu penyesuaian untuk mencegah hal tersebut karena dapat berdampak pada daya saing exchange crypto dalam negeri. Terlebih aset kripto akan menjadi salah satu bagian dari sektor keuangan," katanya, seperti dikutip dari Antara.
