Indonesia-Australia Perkuat Ketahanan Sektor Perbankan dengan Climate Risk Stress Test Framework

Pemerintah Australia melalui Kuasa Usaha Australia untuk Indonesia, Steve Scott, mengucapkan selamat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas peluncuran Climate Risk Management and Scenario Analysis Guidelines for Banking Sector yang pertama di Jakarta pada Senin, 4 Maret.

Peluncuran tersebut merupakan pencapaian penting bagi hubungan kedua negara. Climate Risk Management ini bertujuan untuk memberikan dukungan kebijakan bagi bank dan komitmen mereka terhadap target Nol Emisi Karbon Indonesia dengan memberikan panduan teknis untuk mengukur pengaruh iklim terhadap risiko kredit dan operasional bank.

Scott dalam keterangan resmi yang dikutip Selasa (5/3) mengatakan, Australia dan Indonesia berada pada jalur yang sama dalam mencapai nol emisi karbon.

"Kita menghadapi tantangan yang sama dalam mengatasi dampak perubahan iklim, tapi juga peluang yang sama, terutama dalam transisi menuju energi bersih," ujar Scott dalam rilis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL.

Scott mengatakan, kedua negara saat ini sedang menangani permasalahan di mana pertimbangan perubahan iklim masih merupakan hal yang baru bagi pemerintah dan industri.

"Untuk itu, Indonesia dan Australia menjalin kemitraan dan berbagi pengetahuan di berbagai bidang yang berkaitan dengan iklim dan energi. Australia berkomitmen untuk mendukung fokus Indonesia pada ketahanan sektor perbankan terhadap iklim," katanya.   

Australia dan Indonesia, melalui Kemitraan Australia-Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi (Prospera) dan OJK, akan bekerja sama untuk memperkuat ketahanan sektor perbankan dalam menghadapi perubahan iklim melalui pengembangan Climate Risk Stress Test Framework.

Kerja sama ini akan dilakukan bersama dengan Australian Treasury, Australian Prudential Regulation Authority, Reserve Bank of Australia, dan Australian Securities and Investments Commission.

Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan investasi melalui saran dalam hal kebijakan dan peraturan untuk memfasilitasi transisi energi, memajukan kesetaraan dan inklusi gender, serta mempercepat peluang pendanaan iklim.