Berita

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto/RMOL

Politik

Diduga Main Politik Uang, Dua Caleg PAN Dapil Jakarta 3 Dilaporkan

SELASA, 05 MARET 2024 | 01:39 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dugaan pelanggaran politik uang ditemukan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) di Dapil DKI Jakarta 3 yang meliputi meliputi Tanjung Priok, Pademangan, dan Penjaringan.

Direktur Eksekutif SDR, Hari Purwanto mengatakan, pihaknya menemukan dugaan pelanggaran politik uang dilakukan caleg Dapil DKI Jakarta 3 asal PAN berinsial BSM dan RAI, pada H-1 pencoblosan.

"Studi Demokrasi Rakyat (SDR) juga menemukan dugaan pelanggaran politik uang di daerah Tanjung Priok yang melibatkan caleg BSM dan RAI pada 13 Februari 2024," kata Hari usai menyerahkan berkas pelaporan di Kantor Bawaslu RI, di Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin, (4/3).


Selain itu, Hari juga mendapatkan informasi bahwa salah satu anggota Bawaslu Kota Jakarta Utara membekingi dua caleg yang melakukan politik uang itu.

"Kami juga menemukan dugaan adanya upaya oknum anggota komisioner Bawaslu Kota Jakarta Utara berinisial Y.S yang melindungi caleg tersebut," kata Hari.

Dari situ, Hari menemukan fakta baru terkait dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam hal penerbitan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara model D.Hasil Kecamatan DPRD Kecamatan Tanjung Priok.

"Bahwa caleg BSM memperoleh suara yang tidak wajar sejumlah 11.000. Kami menilai perolehan suara yang bulat tersebut sangat sulit dan bahkan belum pernah terjadi dalam pemilihan umum selama ini," katanya.

Oleh karena itu, Hari meminta Bawaslu memanggil BSM dan RAI untuk dimintai klarifikasi soal dugaan politik uang.

"Satu, panggil dan periksa ke kedua caleg tersebut. Kedua, berikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," harapnya.

"Ketiga, proses dengan hukum, terkait pelaku dan penerimanya, serta memanggil terduga oknum komisioner Bawaslu Jakarta Utara yang berinisial YS," demikian Hari.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya