Berita

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto/RMOL

Politik

Diduga Main Politik Uang, Dua Caleg PAN Dapil Jakarta 3 Dilaporkan

SELASA, 05 MARET 2024 | 01:39 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dugaan pelanggaran politik uang ditemukan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) di Dapil DKI Jakarta 3 yang meliputi meliputi Tanjung Priok, Pademangan, dan Penjaringan.

Direktur Eksekutif SDR, Hari Purwanto mengatakan, pihaknya menemukan dugaan pelanggaran politik uang dilakukan caleg Dapil DKI Jakarta 3 asal PAN berinsial BSM dan RAI, pada H-1 pencoblosan.

"Studi Demokrasi Rakyat (SDR) juga menemukan dugaan pelanggaran politik uang di daerah Tanjung Priok yang melibatkan caleg BSM dan RAI pada 13 Februari 2024," kata Hari usai menyerahkan berkas pelaporan di Kantor Bawaslu RI, di Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin, (4/3).


Selain itu, Hari juga mendapatkan informasi bahwa salah satu anggota Bawaslu Kota Jakarta Utara membekingi dua caleg yang melakukan politik uang itu.

"Kami juga menemukan dugaan adanya upaya oknum anggota komisioner Bawaslu Kota Jakarta Utara berinisial Y.S yang melindungi caleg tersebut," kata Hari.

Dari situ, Hari menemukan fakta baru terkait dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam hal penerbitan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara model D.Hasil Kecamatan DPRD Kecamatan Tanjung Priok.

"Bahwa caleg BSM memperoleh suara yang tidak wajar sejumlah 11.000. Kami menilai perolehan suara yang bulat tersebut sangat sulit dan bahkan belum pernah terjadi dalam pemilihan umum selama ini," katanya.

Oleh karena itu, Hari meminta Bawaslu memanggil BSM dan RAI untuk dimintai klarifikasi soal dugaan politik uang.

"Satu, panggil dan periksa ke kedua caleg tersebut. Kedua, berikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," harapnya.

"Ketiga, proses dengan hukum, terkait pelaku dan penerimanya, serta memanggil terduga oknum komisioner Bawaslu Jakarta Utara yang berinisial YS," demikian Hari.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya