Berita

Pj Gubernur Sumut, Hassanudin/Ist

Nusantara

Ini Laporan Pj Gubernur Sumut di Rakor Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Ramadan dan Idulfitri 2024

SENIN, 04 MARET 2024 | 22:38 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengamanan dan Harga Pangan Jelang Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, yang diselenggarakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) secara virtual  dari Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (4/3).
 
Rakor tersebut juga diikuti lintas Kementerian dan Lembaga, serta pengusaha di bidang pangan untuk mewujudkan pangan yang terjangkau bagi masyarakat, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1445 Hijriah
 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat memimpin rapat menyampaikan, untuk menjaga ketersedian pangan dan harga terjangkau, perlu menjaga stabilitas keamanan terutama pada simpul-simpul transportasi seperti bandara, terminal stasiun pelabuhan dan jalan raya.
 

 
“Jadi perlu kolaborasi bersama, kita di tingkat pusat berkerja, rekan-rekan pengusaha bekerja dengan Tupoksinya dan di daerah juga bekerja sesuai kondisi daerah masing-masing, sehingga inflasi kita bisa terjaga,” kata Tito  dari Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta.
 
Tito berharap, menjelang HBKN Idulfitri 1445 Hijriah, tersedia bahan pokok dengan harga terjangkau agar masyarakat merasa tenang.

“Seperti biasa, pasti akan ada perubahan pola konsumsi pada masyarakat, jadi  perlu kita antisipasi baik ditingkat pusat maupun daerah,” harapnya.
 
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan rakor ini untuk menyeimbangkan pangan dari sisi hulu hingga hilir sesuai arahan Presiden Joko Widodo, untuk terus menjaga pangan sehingga bisa tetap stabil secara pasokan dan harga terjangkau di masyarakat terutama menjelang HBKN Idulfitri.
 
“Kita  membentuk sinergi secara menyeluruh antara kementerian dan lembaga bidang pangan, kepala daerah se-Indonesia, hingga pelaku usaha untuk menyeimbangkan harga pangan dengan baik, yang tidak memberatkan petani, pengusaha, hingga masyarakat,” jelasnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur Sumut Hassanudin menyampaikan, menyambut baik arahan Pemerintah Pusat terkait upaya menjaga ketersediaan dan harga pangan, menjelang Ramadan dan Idulfitri. Serta terkait pengendalian inflasi di daerah.
 
Dikatakannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, optimis pengendalian inflasi semakin baik ke depan. Apalagi dengan adanya transformasi digital di berbagai bidang. Transformasi digital diyakini mampu memperkecil berbagai hambatan, baik bidang perdagangan, pemerintahan atau lainnya.
 
Di tahun 2023, berdasarkan data East Ventures-Digital Competitiveness Index (EV-DCI), daya saing digital Sumut meningkat 5,7 poin (43,9) dibanding tahun 2022 (38,2). Kenaikan angka ini membawa Sumut naik peringkat dari posisi 13 ke posisi 10.
 
Kenaikan signifikan juga terjadi pada bidang kewirausahaan dan produktivitas, usai Sumut menggelar program fast track digital untuk 1.000 UMKM. Selain itu, Sumut juga mengimplementasikan digitalisasi di bidang pertanian, di mana komoditas pertanian seperti cabai, bawang merah, beras dan lainnya sering menjadi penyebab meningkatnya inflasi.
 
“Dari banyak penelitian digitalisasi keuangan memiliki hubungan signifikan dengan inflasi, oleh karena itu, kami concern dengan hal ini, melihat trend inflasi kita di mana sektor pertanian berandil besar pada inflasi maka intervensi digital di sektor pertanian sangat diperlukan,” kata Hassanudin.
 
Menurut Hassanudin, upaya-upaya berdampak signifikan pada inflasi Sumut yang terkendali di akhir tahun 2023. Inflasi Sumut pada November 2023 sebesar 3,20% (yoy), lebih tinggi dari nasional (2,86%) dan di Desember menurun ke angka 2,25% (yoy), lebih rendah dari nasional (2,61%)
 
Untuk mengendalikan harga bahan pangan pokok (Bapok), terutama menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri 1445 H, katanya, Pemprov Sumut juga menggelar Pasar Murah di sejumlah kabupaten/kota, sejak Februari hingga Maret mendatang.
 
Disebutkan, pasar murah dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari hingga 7 Maret 2024 di 14 kabupaten/kota se-Sumut. Adapun daerah tempat dilaksanakannya pasar murah antara lain Karo 1 Februari, Padangsidimpuan 5 Februari, Mandailing Natal 6 Februari, Batubara 16 Februari, Sibolga 19 Februari, Tapanuli Tengah 20 Februari, Simalungun 23 Februari, Pematangsiantar 26 Februari, Kisaran 29 Februari, Tanjungbalai 1 Maret, Labuhanbatu Utara 5 Maret, Labuhanbatu 6 Maret, Medan 27-29 Maret, dan Deliserdang 5-7 Maret.
 
Setiap hari beras yang dijual di pasar murah tersebut mencapai 5 ton, minyak goreng 2 ton, telur ayam 200 papan, gula pasir 1 ton, dan lainnya.

“Semoga dengan pasar murah ini, harga-harga cepat terkendali apalagi menjelang Ramadan,” kata Hassanudin.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya